Google Klaim Sudah Blokir 1,5 Juta Iklan Judi Online Sepanjang 2024

Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik, Google Indonesia, Putri Alam meluncurkan fitur terbaru untuk membantu menciptakan masa depan digital yang lebih aman bagi seluruh kalangan termasuk anak-anak. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Google Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus bekerja sama untuk memberantas judi online di jejaring internet. Saat ini, terdapat 100 ribu situs judi online (judol) yang diblokir setiap minggunya.

Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia Putri Alam menyebutkan pemblokiran tersebut juga mencakup iklan-iklan judol yang bertebaran di Aplikasi YouTube.

“Tadi sudah saya sampaikan juga untuk judi online saja dalam laporan kami setiap minggunya 100 ribu situs judi online yang spammy itu kami blokir, 100 ribu ya per minggu,” kata Putri usai menghadiri Acara Membangun Masa Depan Digital Yang Lebih untuk Anak-Anak, di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

“Lalu untuk iklan-iklan judol 1,5 juta sudah kami block sepanjang tahun lalu dan tentunya ini adalah masalah yang sangat kompleks, jadi perlu kolaborasi dari semua pihak dan harus berusaha yang berkelanjutan,” sambung dia.

Putri mengatakan, pemblokiran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi machine learning yang merupakan salah satu cabang dari AI (Artificial Intelligence). Teknologi ini dapat berkembang tanpa adanya arahan dari penggunanya.

“Tentunya kita menggunakan teknologi seperti machine learning sini yang memang harus, dan sekali lagi teknologi yang harus terus berkembang juga dengan seiringnya makin lihai-lihainya trik-trik yang digunakan oleh pelaku-pelaku jahat, tapi machine learning kita terus belajar supaya bisa lebih responsif seperti ini,” ungkap dia.

Ilustrasi YouTube. Foto: Shutterstock

Pemerintah Berencana Terbitkan PP Judi Online

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberantasan judi online. Menkomdigi Meutya Hafid menyebutkan salah satu aturannya membahas tentang pemblokiran sistem pembayaran perbankan untuk judi.

“Sebagaimana teman-teman sampaikan, tetap ada celah-celah untuk (situs judi online kembali) muncul yang kemudian kita rasa ini juga perlu PP karena ini lintas bidang,” kata Meutya di lokasi yang sama.

“Jadi sistem pembayaran, sistem aturan-aturan di perbankan, aturan di OJK, itu juga perlu inline,” imbuh dia.