Greenland Geram atas Rencana Kunjungan Pejabat AS dan Istri JD Vance

Para pengunjuk rasa ikut serta dalam pawai unjuk rasa yang berakhir di depan konsulat AS, dengan slogan, "Greenland milik rakyat Greenland", di Nuuk, Greenland, Sabtu (15/3/2025). Foto: Christian Klindt Soelbeck/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Pemerintah Greenland mengecam rencana kunjungan delegasi AS, termasuk Usha Vance, istri Wakil Presiden AS JD Vance, ke wilayah mereka pekan ini.

Perdana Menteri Greenland, Múte Egede, menyebut kunjungan tersebut sebagai “provokasi” untuk meningkatkan tekanan atas ambisi Presiden Donald Trump untuk mencaplok wilayah semi-otonom Denmark itu.

Usha Vance dijadwalkan tiba di Greenland pada Kamis (27/3) bersama delegasi AS untuk mengunjungi situs bersejarah, mempelajari warisan budaya lokal, dan menghadiri perlombaan kereta luncur anjing nasional.

Penampilan Usha Vance saat menghadiri pelantikan suaminya, JD Vance sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat. Foto: Jeenah Moon/REUTERS

Mengutip Reuters, delegasi juga akan mengunjungi pangkalan militer AS di Greenland sebelum kembali ke AS pada 29 Maret.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Mike Waltz, dan Menteri Energi AS, Chris Wright, turut dalam rombongan.

Trump, sejak menjabat untuk kedua kalinya pada 20 Januari 2025, terus menyuarakan keinginannya agar AS menguasai Greenland.

“Greenland akan menjadi bagian dari AS dengan satu atau lain cara,” kata Trump dalam beberapa kesempatan.

Perdana Menteri Greenland Mute Bourup Egede. Foto: Halldor Kolbeins/AFP

Egede menilai kehadiran Waltz sebagai langkah politik yang jelas.

“Satu-satunya tujuan adalah menunjukkan kekuatan kepada kami, dan sinyalnya tidak boleh disalahpahami,” katanya kepada surat kabar Greenland, Sermitsiaq, Minggu (23/3).

Ia menilai kunjungan itu bisa semakin memperkuat keyakinan publik AS terhadap misi Trump dan meningkatkan tekanan terhadap Greenland.

Selain itu, wilayah ini kaya akan sumber daya mineral yang menarik bagi kepentingan ekonomi dan geopolitik Washington.

Para pengunjuk rasa ikut serta dalam pawai unjuk rasa yang berakhir di depan konsulat AS, dengan slogan, "Greenland milik rakyat Greenland", di Nuuk, Greenland, Sabtu (15/3/2025). Foto: Christian Klindt Soelbeck/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Ilustrasi Peta Greenland. Foto: Alexander Lukatskiy/Shutterstock

Para pengunjuk rasa ikut serta dalam pawai unjuk rasa yang berakhir di depan konsulat AS, dengan slogan, "Greenland milik rakyat Greenland", di Nuuk, Greenland, Sabtu (15/3/2025). Foto: Christian Klindt Soelbeck/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Pemerintah Greenland dan Denmark menegaskan penolakan mereka terhadap rencana aneksasi ini.

Pemerintah Greenland, yang saat ini masih dalam masa transisi pasca-pemilu 11 Maret, belum memberikan pernyataan resmi.

Sementara Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan kerja sama dengan AS harus tetap berlandaskan prinsip kedaulatan.

“Kami ingin bekerja sama dengan AS, tetapi itu harus didasarkan pada aturan yang jelas tentang kedaulatan,” kata Frederiksen dalam pernyataan tertulis.

Ia juga mengatakan segala dialog mengenai Greenland akan dilakukan dalam koordinasi erat antara pemerintah Denmark dan pemerintahan Greenland yang baru.