Gubernur Kaltara di DPR: Rakyat Perbatasan Hidup Susah, Isi Perutnya Malaysia

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. Foto: Susylo Asmalyah/ANTARA

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang, curhat bagaimana sulitnya rakyatnya hidup di perbatasan. Hal ini diungkapkan Zainal ketika rapat bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Zainal bercerita, akses darat dari pusat kota Kaltara menuju daerah perbatasan sulit. Sehingga masyarakatnya yang tinggal di perbatasan kesulitan mendapatkan sembako.

“Ada dua wilayah kami dan beberapa wilayah kami yang akses darat belum tembus pimpinan semua menggunakan moda transportasi udara ataupun lewat sungai yang arung jeram, arung jeram kami sudah lalui semua pimpinan,” kata Zainal, Senin (28/4).

Zainal mengatakan, selama ini masyarakatnya bergantung dengan distribusi sembako dari Malaysia.

“Untung mereka masih NKRI tapi perutnya Malaysia pimpinan, kita ini negara besar negara Republik Indonesia kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia malu sebenarnya,” katanya.

Suasana rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Bahkan, Zaninal mengatakan kesulitan juga ia rasakan langsung saat mengunjungi daerahnya di perbatasan. Mereka harus menempuh jalur hutan belantara selama 3 hari.

“Saya sangat sedih pimpinan, saya tiga hari dua malam itu makan nasi basi di tengah hutan, bagaimana masyarakat saya? kalau saya putarkan video-videonya mungkin pimpinan akan bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara,” ceritanya.

Sulitnya alur distribusi bahan sembako ini membuat harga bahan pokok dan bangunan melonjak tajam, ia mencontohkan 1 kantong semen di Kaltara dibanderol dengan harga Rp 900 ribu.

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia memasuki perbatasan Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (20/5). Foto: Agus Alfian/ANTARA FOTO

Zainal mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya sudah mengalokasikan suntikan dana untuk pembangunan daerah perbatasan sebesar Rp 15 miliar per tahun. Namun karena adanya kebijakan efisiensi, ia khawatir besaran anggaran juga akan menyusut.

“Subsidi angkutan orang dan barang kepada masyarakat kami yang ada di perbatasan setiap tahun kami anggarkan Rp 15.000.000.000 tetapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi,” katanya.

Kini, pihaknya tengah mendiskusikan rencana pembangunan jalur penghubung antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk kemudahan distribusi sembako.

“Insyaallah kami akan bekerja keras sehingga sembako itu bukan datang dari Sarawak mudah-mudahan sembako sembako sudah bisa bawa dari Samarinda,” tuturnya.