Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Rp 4,5 Juta Per Bulan

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Gubernur Bali, Wayan Koster di kantor Gubernur Bali, Selasa (7/4/2026). Foto: Denita br Matondang/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Bali, Wayan Koster di kantor Gubernur Bali, Selasa (7/4/2026). Foto: Denita br Matondang/kumparan

Gubernur Bali, Wayan Koster, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan. Ketentuan mengenai UMP Bali 2027 tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Bali yang dirilis pada Jumat (20/11/2026) malam.

Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 adalah sebesar Rp 4.644.907 pada sektor Hotel Bintang sesuai dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada tahun 2025.

“Gubernur Bali menginstruksikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali, serta Pelaku Usaha agar dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Bali tentang UMP sebesar Rp 4.559.287. Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2027,” tulis Koster dalam keterangan yang diterima kumparan pada Jumat (20/11).

Koster mengungkap, pertimbangan menaikkan UMP hingga Rp 4,5 juta adalah berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali yang dilakukan pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026 agar UMP Bali dihitung menggunakan pendekatan berbasis Kehidupan Hidup Layak (KHL).

Besaran KHL Tahun 2027 untuk Provinsi Bali diketahui sebesar Rp 5.604.481. Namun, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Bali, UMP disepakati sebesar Rp 4.559.287.

“UMP tahun 2027 ini meningkat progresif secara drastis sebesar Rp 1.351.828 per bulan atau sekitar 42,15% dibandingkan dengan UMP tahun 2026 sebesar Rp3.207.459,” jelas Koster.

Koster juga membandingkan antara UMP Provinsi Bali Tahun 2027 dengan KHL tahun 2027. Menurut Koster, UMP Provinsi Bali Tahun 2027 sudah masuk kategori memenuhi KHL dengan perbandingan sebesar 81,35% atau meningkat dibandingkan perbandingan tahun 2026 yang sebesar 61,54%.

Selain itu, dengan UMP sebesar Rp 4,5 juta tersebut, maka pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah atau pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, sehingga meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

“Diharapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitasnya,” tutup Koster.