Gubernur Lemhannas Buka JGF X/2026, Soroti Fragmentasi Global Kian Nyata

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 4 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Foto: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Foto: Istimewa

Lingkungan internasional saat ini dinilai semakin kompleks, tidak pasti, dan terfragmentasi. Hal itu disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), TB Ace Hasan Syadzily, saat membuka Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Kamis (9/7).

Menurutnya, dinamika tersebut bukan sekadar isu diplomatik yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan persoalan yang berdampak langsung terhadap ketahanan hidup masyarakat Indonesia.

“Fragmentasi global sangat dirasakan dalam sektor perdagangan, investasi, keamanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data pemerintah, hingga keamanan infrastruktur kritis. Oleh karena itu, membahas geopolitik juga berarti membahas ketahanan sehari-hari rakyat Indonesia dan kapasitas strategis negara kita,” ujar Ace saat memberikan sambutan, sebagaimana siaran persnya yang diterima redaksi pada Kamis (9/7).

Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, dalam Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Foto: Istimewa

Sejalan dengan tema besar yang diusung tahun ini, “Strengthening Multilateralism: Survival Amid Global Turbulence and a Fragmented World”, Ace menilai tema tersebut mencerminkan keprihatinan bersama bahwa multilateralisme, yang selama ini menjadi pilar tata kelola global, kini berada di bawah tekanan akibat logika kekuasaan, proteksionisme strategis, dan persaingan ekosistem teknologi.

Persaingan kekuatan besar (major power competition), kebijakan proteksionis, rekonfigurasi rantai pasok, perebutan energi, rivalitas teknologi, hingga kerentanan siber turut membentuk kembali cara negara-negara melindungi kepentingan dan menjalankan pengaruhnya di kancah global.

“Oleh sebab itu, penguatan multilateralisme bukan sekadar pesan idealistis. Bagi negara-negara berkekuatan kecil dan menengah, termasuk Indonesia, hal ini merupakan kebutuhan strategis,” tegas Ace.

Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Foto: Istimewa

Menurutnya, multilateralisme yang kuat harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kokoh. Negara yang kuat secara internal akan memiliki posisi dan suara yang lebih kredibel di tingkat global.

Ketahanan nasional tersebut memerlukan ekonomi yang tangguh, rantai pasok dan energi yang andal, sumber daya manusia yang unggul, kesiapan digital, kohesi sosial, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang berlangsung cepat.

Ace mengingatkan bahwa ketika aturan bersama melemah, pihak yang pertama kali terdampak adalah mereka yang bergantung pada hukum, kerja sama, dan kepastian hukum. Karena itu, Indonesia terus menjunjung tinggi politik luar negeri yang bebas dan aktif, bekerja sama dengan semua pihak tanpa didominasi oleh siapa pun, serta konsisten menempatkan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan penghormatan terhadap hukum internasional dalam satu kerangka strategis.

Menlu Sugiono dalam Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Foto: Istimewa

Untuk membahas isu tersebut, forum ini menghadirkan Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai pembicara kunci yang mengulas adaptasi strategis dan berbagai peluang di tengah melemahnya multilateralisme serta era persaingan kekuatan global.

Diskusi kemudian dilanjutkan melalui tiga sesi pleno yang membahas kemunduran multilateralisme di era multipolar, mulai dari dominasi negara-negara besar dan tantangan terhadap norma-norma internasional, pergeseran menuju proteksionisme strategis di sektor energi hijau, sistem keuangan, perdagangan internasional, dan rantai pasok regional, hingga isu teknologi global, bonus demografi, keamanan siber, kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta masa depan dunia kerja dalam ekonomi digital.

“Melalui sesi-sesi ini, kami tidak hanya mengharapkan pertukaran pandangan, tetapi juga lahirnya rumusan pemikiran yang relevan bagi kebijakan publik, yang dapat berkontribusi pada risalah forum serta menjadi rekomendasi bagi para pengambil keputusan di tingkat nasional,” jelas Ace.

Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Foto: Istimewa

Selain Menteri Luar Negeri Sugiono, forum ini juga menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.; Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria; Pro Vice-Chancellor for Research and Professor of International Relations La Trobe University Prof. Nick Bisley; National Coordinator of the Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific (CSCAP) Prof. Dr. Georgy Toloraya; Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Head of Asia-Pacific & Global Head of Central Bank Mr. Shaokai Fan; Managing Director World Resources Institute (WRI) Indonesia Dr.rer.nat. Arief Wijaya; Vice Chairman of Djakarta Mining Club Mr. Ben Lawson, Ph.D.; Country Manager Rockwell Automation Indonesia Adi Darmadi; Vice President International Relations Thales Group Jean-Noel Bonnieu; serta President Director & Managing Shareholder ITSEC Asia Mr. Patrick Rudolf Dannacher.

Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Foto: Istimewa
Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Foto: Istimewa