news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Gubernur Negara Bagian AS Larang Penggunaan TikTok bagi Pegawai Pemerintah

7 Desember 2022 8:57 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi TikTok. Foto: Florence Lo/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi TikTok. Foto: Florence Lo/REUTERS
ADVERTISEMENT
Partai Republik Amerika Serikat kembali membatasi penggunaan aplikasi media sosial buatan China, salah satunya adalah TikTok.
ADVERTISEMENT
Kali ini, Gubernur Negara Bagian Maryland, Larry Hogan, mengeluarkan arahan darurat terkait larangan penggunaan Tiktok pada smartphone milik pegawai pemerintah di wilayah itu.
Arahan darurat ini tidak hanya berlaku terhadap media sosial, melainkan pula produk smartphone dan e-commerce buatan China lainnya — seperti produk Huawei, aplikasi pesan singkat WeChat, QQ Wallet, dan Alibaba.
Selain itu, Hogan juga melarang pegawainya mengunduh software anti-virus buatan Rusia, Kaspersky Lab.
Sehingga, lembaga pemerintahan dan eksekutif di Maryland harus menghapus aplikasi itu dari perangkatnya masing-masing dan menutup aksesnya.
Terkait hal ini, anggota Komisi Komunikasi Federal dari Partai Republik, Brendan Carr, memuji tindakan Hogan. Menurut Carr, tindakan ini akan melindungi Maryland dari ancaman fitnah atau misinformasi yang ditimbulkan oleh aktor-aktor asing.
ADVERTISEMENT

Bukan untuk Pertama Kalinya TikTok Dilarang

Dan ini bukan untuk pertama kalinya pemerintah di negara bagian melarang akses ke aplikasi buatan China.
Pada minggu lalu, Gubernur Negara Bagian South Dakota, Kristi Noem, menandatangani sebuah perintah eksekutif terkait hal serupa. Noem melarang pegawai negeri dan kontraktornya mengunduh atau menggunakan TikTok di ponsel milik negara.
Sementara pada Senin (5/12) pekan ini, Gubernur Negara Bagian South Carolina, Henry McMaster telah lebih dulu memberlakukan peraturan yang sama terhadap para pegawai pemerintahannya.
Di sisi lain, tindakan para pejabat negara bagian itu mengundang kekecewaan dari perusahaan TikTok itu sendiri.
“Kami kecewa bahwa banyak lembaga negara, kantor, dan universitas yang telah menggunakan TikTok untuk membangun komunitas dan terhubung dengan konstituen tidak akan lagi memiliki akses ke platform kami,” ungkap pihak TikTok dalam pernyataannya.
Ilustrasi TikTok. Foto: Konstantin Savusia/Shutterstock
Tetapi, tindakan para pejabat tersebut selaras dengan imbauan dari Biro Investigasi Federal (Federal Bureau Investigation/FBI) dan eks presiden Donald Trump.
ADVERTISEMENT
Pada bulan lalu, Direktur FBI Chris Way mengatakan, akses terhadap aplikasi TikTok di AS telah menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional.
Way menggarisbawahi adanya risiko pemerintah Beijing memanfaatkan aplikasi video singkat itu untuk mempengaruhi pengguna di AS atau bahkan menyadap ponsel mereka. Dan pada 2020 silam, Trump juga sempat menyinggung kekhawatiran itu.
Saat masih menjabat sebagai presiden, Trump berupaya untuk memblokir pengguna baru AS untuk tidak mengunduh aplikasi WeChat dan TikTok di ponsel mereka.
Tetapi, upaya tersebut tidak berlanjut lantaran argumen Trump dianggap kurang kuat di hadapan pengadilan.
Dan ketika Presiden Joe Biden menggantikan Trump, pada Juni 2021 ia menarik perintah tersebut. Biden mengarahkan isu terkait hal itu ke Kementerian Perdagangan agar dapat dilakukan peninjauan masalah keamanan yang diduga ditimbulkan dari aplikasi-aplikasi buatan China ini.
ADVERTISEMENT