Gubernur NTB soal Surat Sekda Fasilitasi Tiket MotoGP: Offside Sekdanya

Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah. Foto: Nur Imansyah/ANTARA

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menanggapi soal surat edaran nomor: 005/001/SAG/UM/2022 perihal Fasilitasi Pembelian Tiket MotoGP yang diterbitkan tertanggal 16 Februari 2022.

Surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah NTB Gita Ariadi itu ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diminta agar dapat memfasilitasi pembelian tiket MotoGP kepada seluruh aparatur sipil negara atau karyawan lingkup Perangkat Daerah di masing-masing daerah di NTB.

Zul, sapaan Zulkieflimansyah, mengatakan harusnya surat edaran itu tidak diterbitkan Sekda. “Mestinya nggak begitu. Nanti saya coba cek,” ujar Zul melalui pesan singkat, Rabu (2/3).

Menurut Zul, surat edaran yang dikeluarkan Sekda NTB itu dinilai offside. Musababnya, Pemda NTB tidak pernah meminta ASN untuk membeli tiket MotoGP sesuai edaran yang tersebar.

“Offside sekdanya,” ujar Gubernur.

Surat edaran Sekda NTB terkait fasilitasi pembelian tiket MotoGP. Foto: Dok. Istimewa

ASN Wajib Nonton

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022, Selasa (1/3) secara daring mengungkapkan, ASN diwajibkan menonton helatan MotoGP pada Maret ini karena target penjualan tiket belum tercapai.

“Dari Pemerintah Provinsi NTB kepada ASN diwajibkan menyaksikan perhelatan MotoGP, di mana ASN provinsi 4.000 tiket, lalu ASN se-kabupaten kota se-NTB 16.000 tiket,” terang Lalu Gita Ariadi.

Lalu Gita mendorong mobilisasi penjualan tiket mulai dari ASN Provinsi NTB, ASN kabupaten/kota di NTB, kepolisian, TNI, instansi vertikal daerah, BUMN dan perbankan, asosiasi profesi, guru dan pengajar, santri, serta masyarakat umum.

"Sehingga target 35.000 tiket ini pada saatnya nanti akan terwujud. Saat ini kami terus melakukan konsolidasi," kata Lalu Gita.

Hanya Membantu

Sirkuit Mandalika. Foto: PLN

Terpisah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Sadimin, mengatakan surat edaran itu hanya membantu warga NTB jika membeli tiket MotoGP secara kolektif seperti pada lampiran 2 sesuai surat edaran yang dikeluarkan Sekda NTB.

Pada lampiran ketiga surat yang dikeluarkan, Pemda NTB hanya melayani pemesanan tiket secara kolektif.

Pemda juga akan membantu proses pembelian tiket minimal 50 tiket melalui Dinas Provinsi atau Sekda kab/kota terdekat.

“Setelah terkumpul minimal 101 baru bisa kami fasilitasi pemesanannya ke Xplorin divisi tiket ITDC,” katanya.

Menurutnya, hasil negosiasi Pemda NTB dengan PT ITDC masyarakat yang ber-KTP NTB dapat diskon 10%. Ada pun syarat mendapat diskon tersebut dengan membeli tiket secara kolektif minimal 101 tiket.

Pembalap Repsol Honda Team MotoGP Marc Marquez memacu kecepatan motornya pada hari terakhir tes pramusim MotoGP 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB, Minggu (13/2/2022). Foto: Andika Wahyu/ANTARA FOTO

“Sehingga masyarakat melalui OPD kita fasilitasi pemesanan tiketnya secara kolektif dengan surat Sekda NTB itu,” katanya.

Menurut Sadimin, jika ada dugaan pemda meminta kepada ASN untuk membeli tiket MotoGP, itu jelas salah diartikan.

Apalagi jika ada beberapa pihak yang menyebut Pemda NTB menjadi agen tiket MotoGP itu merupakan pernyataan yang keliru.

Dalam hal ini, OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemda NTB hanya memfasilitasi ASN atau keluarga ASN atau masyarakat yang ber-KTP NTB secara kolektif minimal membeli 50 tiket.

“Kemudian menggabungkan setelah menjadi 101 baru kami fasilitasi pemesanannya ke Xplorin,” kata Sadimin.

“Jadi pemda ndak ambil untung, hanya memudahkan masyarakat yang kebetulan kurang paham IT bisa difasilitasi dengan harga khusus,” kata Sadimin.