Guru Besar UI Usulkan Konten Kampanye Berbasis AI Wajib Diberi Label, Deepfake Dilarang

Ilustrasi deepfake. Foto: Shutterstock

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Valina Singka Subekti, mengusulkan agar konten kampanye yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) wajib diberi label.

Menurutnya, pengaturan mengenai tata kelola dan etika penggunaan AI perlu menjadi salah satu materi yang dimasukkan dalam perubahan UU Pemilu.

Valina mengatakan, perkembangan teknologi AI berpotensi dimanfaatkan dalam kegiatan kampanye pemilu. Karena itu, diperlukan aturan yang memastikan masyarakat mengetahui apabila suatu konten kampanye dibuat atau mengalami manipulasi menggunakan teknologi tersebut.

“Kami mengusulkan agar diwajibkan adanya penandaan atau pelabelan konten kampanye yang dibuat atau dimanipulasi dengan AI,” kata Valina dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Valina juga mengusulkan adanya larangan dan pemberian sanksi terhadap berbagai bentuk manipulasi konten yang dapat menyesatkan masyarakat.

“Menetapkan larangan dan sanksi terhadap pemalsuan audio-visual, deepfake, tiruan suara, voice cloning, serta disinformasi terencana untuk menipu pemilih atau merusak reputasi melalui representasi yang sifatnya palsu,” tuturnya.

Ia menilai, pengaturan tersebut penting untuk menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai calon-calon yang berkontestasi dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih tidak terjebak pada konten manipulatif yang menggambarkan seorang kandidat secara palsu.

“Jadi pemilih itu mempunyai hak untuk mengetahui secara genuine, secara sesungguhnya mengenai para calon yang akan menjadi caleg di dalam pemilu maupun pilpres, dan juga pilkada, begitu,” katanya.

Selain tata kelola AI, Valina juga menyampaikan sejumlah usulan lain terkait perbaikan penyelenggaraan pemilu. Salah satunya mengenai efektivitas penanganan praktik politik uang atau money politics.

“Dan ini saya kira, ini harus kita basmi politik uang ini, harus kita hentikan,” katanya.

Valina menjelaskan, praktik politik uang membuat seseorang dapat terpilih bukan karena kapasitas dan kemampuannya, melainkan karena adanya transaksi jual beli suara atau vote buying.

“Kenapa? Oleh karena politik uang telah merusak kebebasan memilih, ya, merusak kesetaraan kompetisi, dan juga legitimasi hasil pemilu. Mereka terpilih bukan karena benar-benar adalah karena kapasitasnya, begitu ya, tapi oleh karena katakanlah politik uang atau apa, vote buying, jual beli suara juga sudah banyak risetnya begitu ya,” ucapnya.

Meski demikian, Valina mengakui bahwa perilaku pemilih tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional. Ada faktor kedekatan emosional yang turut memengaruhi keputusan seseorang dalam menentukan pilihan politiknya.

“Meskipun juga kita tidak bisa menafikan bahwa perilaku pemilih dari pemilih kita itu memang tidak bisa sepenuhnya rational choice, begitu. Ya namanya emotional attachment, apakah itu yang bersifat sosiologis atau psikologis, itu sesuatu yang sifatnya natural begitu,” jelas Valina.

“Tapi tetap kita mesti mendorong supaya pemilih kita bisa memilih secara lebih rasional, begitu. Sehingga nanti kan yang terpilih juga yang bagus-bagus begitu, dan bisa membawa kita semua menuju kepada kehidupan yang lebih baik, begitu,” tambahnya.

Ia pun mengusulkan perluasan larangan praktik tersebut. Larangan tidak hanya mencakup pemberian uang secara langsung, tetapi juga pemberian manfaat ekonomi melalui transaksi digital.

“Nah oleh karena itu, Universitas Indonesia mengusulkan agar memperluas larangan politik uang termasuk pemberian manfaat ekonomi melalui transaksi digital serta pertanggungjawaban calon, partai politik, penyandang dana, perantara, dan pihak ketiga yang terlibat,” katanya.

Selain memperluas cakupan larangan, UI juga mengusulkan penguatan mekanisme pembuktian kasus politik uang. Salah satunya dengan memaksimalkan penelusuran transaksi dan penggunaan bukti elektronik untuk mengungkap praktik tersebut.

UI turut mengusulkan perpanjangan tenggat waktu penanganan perkara politik uang serta peningkatan efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga dinilai perlu diperkuat agar mereka tidak takut mengungkap praktik politik uang.

“Kami juga mengusulkan untuk menerapkan sanksi diskualifikasi, pembatalan pencalonan atau keterpilihan terhadap calon atau pasangan calon yang terbukti melakukan, memerintahkan, membiayai, atau menyetujui politik uang melalui pemeriksaan yang cepat dan adil disertai pertanggungjawaban pidana sesuai keterlibatan dan kesalahannya,” pungkasnya.