Gus Ipul Jawab Jazilul soal KTA PKB: Bisa Dibuat Kapan Saja

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) konferensi pers terkait respons PBNU terkait Pelaporan ke Bareskrim Polri di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul merespons pernyataan Waketum PKB, Jazilul Fawaid yang mengatakan bahwa Gus Ipul dan Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PKB.

Ia menanggapi santai perihal tersebut. Menurutnya, PKB secara struktural dilahirkan oleh PBNU.

“Kalau soal KTA itu kan bisa dibuat kapan saja,” kata Gus Ipul di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8).

“Dokumennya ada, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah, itu saja,” sambungnya.

Selain itu, Gus Ipul juga menyebutkan bahwa proses Tim Lima bentukan PBNU yang ingin meluruskan sejarah PKB itu bakal tetap diteruskan.

“Hasil-hasilnya dilaporkan oleh tim yang dipimpin oleh Kiai Anwar Iskandar dan Amin Said Husni kepada rapat gabungan PBNU,” ungkapnya.

“Proses yang berlangsung tidak akan mengganggu apa yang sudah direncanakan oleh PBNU,” imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid saat diwawancarai wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Sebelumnya, Jazilul mengatakan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tidak memiliki Kartu Tanda Anggota PKB.

“KTA dari mana? Nggak ada, nggak ada KTA-nya,” kata Jazilul saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

Ia membandingkan keanggotaan Gus Yahya dan Gus Ipul yang menurutnya tidak memiliki asal usul dengan keanggotaan dirinya di PKB yang juga aktif sebagai pengurus NU

“Kalau saya malah jajaran surya PCNU Tangerang Selatan, saya juga ketua PWNU DKI,” katanya.

Jazilul kemudian menyinggung qonun asasi atau aturan dasar NU agar ulama menjaga adab dan tata krama. Tidak saling merecoki antar organisasi.

“Makanya saya ingin luruskan khittah Nahdlatul Ulama yang termuat di dalam qonun asasi (aturan dasar) Nahdlatul Ulama, ayo ditegakkan,” kata Jazilul.