Gus Ipul Jelaskan Mekanisme DTKS: Penginputan Data Dinamis, Kini Diperbaiki

Konferensi pers Kemensos soal data penerima bansos di kantor Kemensos Cawang, Jumat (21/6/2024). Foto: Hedi/kumparan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan tentang mekanisme Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menyebut, penginputan data bisa saja bias.

“DTKS adalah data di Kemensos sejak tahun 2011, jauh mundur sedikit. Data awalnya itu dari BPS kemudian dimasukkan ke dalam DTKS, proses selanjutnya diberi kriteria oleh Mensos. Sekaligus menjadi pedoman daerah untuk updating. Kita tak perlu berdebat kriteria dulu, tapi ada kriteria diterbitkan Mensos,” kata Gus Ipul di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11).

Menurutnya, DTKS bersifat dinamis karena adanya masyarakat yang pindah tempat tinggal maupun meninggal dunia. Katanya, terkadang ada masyarakat yang sudah meninggal tetap diberi Bansos.

“Tentu kita tahu data dinamis, meninggal, pindah tempat, dan hal lain yang bisa jadi program kita bermasalah. Di antaranya yang sudah meninggal diberi bantuan. Itu menjadi temuan BPK,” ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjawab pertanyaan wartawan usai menyerahkan bantuan donasi dari Kitabisa kepada delapan penerima manfaat dan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Sentra Handayani Jakarta, Selasa (12/11/2024). Foto: Dok. Kemensos

Ia pun mengatakan ada sebuah mekanisme agar data dapat diperbaharui.

“Jadi memang kalau data itu tidak valid banyak masalah yang mengikuti di belakangnya. Berikutnya disusun suatu mekanisme dalam rangka updating,” ucapnya.

“Pertama lewat jalur resmi, mulai lewat lurah, musyawarah desa lurah atau desa lalu ke Mensos kemudian ditandatangani bupati wali kota, lalu naik jadi DTKS. Kalau yang valid by name by address, ada geotagingnya, foto-fotonya baru masuk DTKS,” sambungnya.

Penerima bantuan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kepada masyarakat miskin dan rentan saat melakukan kunjungan kerja di Ambon, Maluku, Kamis (3/10/2024). Foto: Darryl Ramadhan/kumparan

Gus Ipul menilai dalam penginputan data bisa saja ada bias karena petugas tak mengikuti kriteria Kemensos atau punya subjektivitas tersendiri.

“Bisa jadi inputnya bias, tidak semua sama pemahamannya terhadap kriteria. Dan tiap orang yang menginput punya subjektivitas,” tuturnya.

Gus Ipul menjelaskan keluhan warga terkait Bansos yang tak tepat sasaran dapat dilakukan melalui cekbansos.

“Lalu banyak keluhan, keluhan itu dijawab, waktu itu oleh menteri sebelumnya dengan memberikan kesempatan publik masyarakat untuk usul sanggah lewat cekbansos. Meskipun ini belum dikenal, ini tapi sarana bagi siapa pun termasuk anggota DPR, untuk melaporkan yang tidak sesuai terkait bansos,” tutupnya.