Gus Ipul Ungkap Bursa Calon Ketum PBNU: Kiai Zulfa-Nasaruddin Umar

Gus Ipul usai Salat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (27/5/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparan

Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkap sejumlah nama yang akan maju ke bursa ketua umum PBNU di Muktamar ke-35. Di antaranya ada Kiai Zulfa Mustofa hingga Menteri Agama Nasaruddin Umar.

“Ya saya kira udah banyak nama-nama ya di antaranya ada Kiai Zulfa Mustofa, ada Gus Yusuf Chudlori, ada Gus Salam Shohib, ya ada juga Gus Kikin ya Ketua PWNU Jawa Timur, dan ada juga Prof Nasaruddin Umar,” ucap Gus Ipul di DPR, Rabu (15/7).

“Itulah yang disebut-sebut termasuk tentu Gus Yahya ya, termasuk terakhir tadi Gus Yahya,” tambah dia.

Adapun sebelumnya Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan ketua umum PBNU tak boleh rangkap jabatan. Sementara, Nasaruddin Umar masih menjabat sebagai Menteri Agama.

Terkait apakah Nasaruddin harus mundur terlebih dahulu, Gus Ipul menyebut hal itu tergantung Muktamirin.

“Nah itu tergantung Muktamirin ya. Ketentuannya sudah ada, ya kemudian apakah ketentuan itu akan diubah atau diteruskan itu semua tergantung Muktamirin. Kemudian ketentuan itu akan diterapkan pada Muktamar ini atau pada Muktamar yang akan datang itu semua tentu tergantung Muktamirin,” jelas dia.

“Tapi kita tahu bahwa semua aturan-aturan telah disepakati di dalam Muktamar Lampung ya pada lima tahun yang lalu. Nah ke depan seperti apa ya kita belum tahu persis tetapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk bisa memimpin NU di masa yang akan datang,” lanjutnya.

Ilustrasi Nahdlatul Ulama (NU). Foto: Supri/REUTERS

Gus Ipul pun menegaskan, di dalam Muktamar ini, tidak ada cawe-cawe Presiden Prabowo Subianto.

“Oh saya kira iya itu, pasti (tak ada cawe-cawe). Presiden tahu betul Nahdlatul Ulama, memahami betul Nahdlatul Ulama, dan presiden kenal dengan semua tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama,” tutur dia.

“Dan tentu presiden memberikan kepercayaan kepada Muktamirin untuk melakukan musyawarah untuk melakukan suatu proses sebagaimana yang ada di dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Jadi saya kira benar bahwa presiden tidak akan turut campur dalam kaitan dengan proses muktamar itu,” tandasnya.