Gus Yahya Jawab Isu Konflik PBNU karena Tambang

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menjawab isu bahwa dinamika internal PBNU saat ini dipicu isu tambang. Ia menegaskan hal itu hanya bagian dari manuver politik.

"Lagi-lagi itu soal manuver, yang namanya manuver, opini, ini biasa lah. Insya Allah nanti ada jalan keluar," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).

Gus Yahya juga memastikan tidak mungkin muncul dua kepemimpinan di tubuh PBNU.

"Enggak, mungkin ada dua lho. Enggak mungkin ada dua," ujarnya.

Menanggapi kabar bahwa pleno malam ini akan melahirkan penjabat ketua umum, Gus Yahya kembali menegaskan bahwa langkah itu tidak memiliki dasar legal.

"Nah kalau plenonya enggak sah itu kok bisa dianggap sah," pungkasnya.

Soal PBNU Kelola Tambang

Sebelumnya Gus Yahya sempat menyatakan minat untuk berinvestasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Keinginan ini diungkapkan usai organisasi keagamaan ini mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batu bara.

Hal tersebut disampaikan usai Gus Yahya menemui Presiden saat itu, Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, membahas konsesi tambang dan investasi di IKN, Kamis (22/8/2024).

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," ujar Gus Yahya.

PBNU adalah ormas pertama yang telah memproses WIUPK. Ormas keagamaan tersebut dipastikan mendapatkan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Gus Yahya menyebutkan lokasi tambang batu bara tersebut berada di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan luasan 26.000 hektare. Lahan tersebut akan segera digarap oleh badan usaha yang dimiliki PBNU.