Gus Yahya: Ketum PBNU Boleh Jadi Capres-Cawapres, tapi Harus Mengundurkan Diri

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Senin (18/9/2023). Foto: dok. PBNU

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menjelaskan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang dilaksanakan sejak Senin (18/9).

Salah satu hal yang dibahas adalah terkait hubungan ulama dan umara [pemimpin pemerintahan].

Dalam konferensi pers di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9), Gus Yahya mengatakan ulama harus bersinergi dengan umara.

"Memang pada dasarnya hasilnya adalah bahwa harus bersifat sinergi antara ulama dengan umara itu," kata Gus Yahya.

Ketua PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, konferensi pers acara Muktamar Internasional Fikih Peradaban I di Hotel Shangrila, Surabaya, Minggu (5/2/2023). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Gus Yahya mengatakan, dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU, tidak ada pembahasan mengenai boleh atau tidaknya ulama menjadi umara.

"Karena itu sebetulnya sesuatu yang tidak perlu diatur secara normatif karena sudah jelas bahwa setiap warga negara punya hak untuk itu jadi pedagang boleh jadi calon [presiden dan wakil presiden] tentu ulama juga boleh jadi calon [presiden dan wakil presiden]," ungkapnya.

Namun demikian, Gus Yahya menegaskan, bahwa apabila Ketua Umum PBNU ingin mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya.

"Itu bukan soal bahtsul masail, itu soal AD/ART soal AD/ART," kata dia.

"Jadi saya tidak boleh jadi calon presiden jadi calon DPR enggak boleh. Mau jadi calon camat juga enggak boleh, karena jadi ketua umum PBNU. Kalau jadi calon harus sudah statusnya sudah bukan ketua umum lagi," ujar jubir presiden semasa Gus Dur berkuasa ini.

Konferensi pers Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

Sebelumnya, Nahdlatul Ulama menggelar pembukaan acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9).

Acara tersebut berlangsung selama dua hari. Usai pembukaan acara di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, para musyawirin diberangkatkan ke Asrana Haji, Pondok Gede, Jakarta untuk melanjutkan acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU.

Di dalam kegiatan itu, juga dilakukan sidang komisi Bahtsul Masail. Bahtsul Masail merupakan forum silaturahmi bagi orang NU yang didalamnya dilakukan pembahasan dan pemecahan masalah masalah yang maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang memerlukan Kepastian Hukum yang belum pernah dibahas sebelumnya.

Dalam sidang komisi, dibahas soal pengelolaan dam haji dan bolehkah meminta fatwa kepada kecerdasan buatan (AI).