Gus Yahya Soroti Wacana Penerapan Kembali UN: Banyak Masyarakat Belum Paham

Konferensi Pers Refleksi Awal Tahun PBNU bersama Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU, Jakarta pada Jumat (3/1). Foto: Abid Raihan/kumparan

Ketua Umum PBNU Gus Yahya diminta tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan kembali memberlakukan Ujian Nasional (UN). Pemerintah menyebut, penerapan UN nantinya akan berbeda dengan yang sudah diterapkan sebelumnya.

Gus Yahya mengatakan, berdasarkan pandangannya, pemerintah belum cukup mendengar masukan masyarakat dalam membentuk kebijakan. Sehingga banyak masyarakat tidak tahu dan tidak paham dengan kebijakan yang akan diterapkan.

"Ya ini soal kebijakan pemerintah sejauh ini saya kira masyarakat belum cukup mendengar, dilibatkan, diskusi mengenai seluk-beluk gagasan policy UN," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Timur, Jumat (3/1).

"Tapi kami memperkirakan bahwa kita ini punya masalah menyangkut integrasi semua sistem yang kita bangun di tingkat domestik dengan arena internasional," tambah dia.

Sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP N 2 Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/4/2019). Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Gus Yahya menyebut, sudah banyak permasalahan mengenai pendidikan Indonesia. Ia dengan tegas mengatakan pendidikan Indonesia masih tertinggal dari pendidikan internasional.

"Selama ini kita sudah dengar berbagai masalah terkait standar pendidikan domestik kita, ketika dibawa kepada lembaga pendidikan internasional, misalnya lulusan madrasah aliyah kita, pengalaman NU, baik di yang dikelola negeri, swasta maupun NU, ketika mendaftar ke universitas internasional atau luar negeri seperti Al-Azhar, kita itu harus kejar standar," jelas Gus Yahya.

"Sekolah kita memiliki lulusan beda, di sini buat seleksi dulu supaya ketemu kualitas lulusan standar, ketika di bawa ke sana, disesuaikan dulu enggak semua langsung masuk perguruan tinggi internasional," tutur dia.

Oleh sebab itu, dibanding fokus kepada UN, pemerintah menurutnya lebih baik fokus untuk mengintegrasikan sistem pendidikan nasional dengan internasional;.

"Ini jadi pertimbangkan untuk berpikir perlunya UN sehingga sistem pendidikan kita terintegrasi dengan global yang berkembang. Saya kita jadi konsen, bentuknya apa, itu perlu pengelolaan lebih lanjut, konsennya, legitimate harus kita pikirkan," tutup dia.

UN Belum Bisa Dilaksanakan Tahun Ini

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan pemerintah akan mengembalikan konsep UN. Konsepnya sudah dirumuskan. UN telah ditiadakan sejak tahun 2021.

"Ujian Nasional sudah siap juga secara konsep. Tapi 2025 ini belum kita laksanakan," kata Mu'ti di Kantor Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Senin (30/12).

Namun Mu'ti belum merinci seputar konsep yang dimaksud. Kata Sekum Muhammadiyah itu, tunggu pengumuman resmi.

"Insyaallah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran berikutnya, skemanya seperti apa, itu nanti akan kita umumkan pada waktunya. Tunggu sampai ada pengumuman resmi," tutur dia.

Mu'ti menjelaskan, UN diberlakukan sebagai pemetaan. Kampus, sebagai, jenjang pendidikan berikutnya, membutuhkan data nilai pelajar SMA.