Gus Yaqut: Biro Travel Haji Furoda Sering Tak Lapor Kemenag dapat Visa Mujamalah

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/8/2022). Foto: Zamachsyari/kumparan

Haji Furoda atau visa mujamalah menjadi salah satu bahan evaluasi terkait dengan operasional ibadah haji 2022 yang digelar Komisi VIII DPR RI bersama dengan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas hari ini, Rabu (31/8).

"Yang menjadi concern kita bersama dan sangat banyak tadi anggota yang menanyakan terkait dengan haji Furoda, visa furoda atau visa mujamalah," kata Gus Yaqut di ruang rapat Komisi VIII, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8).

Gus Yaqut mengatakan, visa mujamalah murni sepenuhnya kewenangan Kerajaan melalui Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk memberikan visa undangan berhaji bagi orang yang dikehendaki.

Dalam praktiknya, visa mujamalah ada yang diperjualbelikan yang disebut dengan haji furoda. Gus Yaqut menegaskan Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan selain hanya pengawasan terhadap PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang menyelenggarakan haji furoda.

"Menjadi masalah seringkali PIHK ini enggan untuk memberikan laporan kepada Kementerian Agama terkait dengan pelaksanaan visa Mujamalah. Ini beberapa hal kerepotan yang kita hadapi ketika pelaksanaan Haji kemarin melalui visa furoda atau mujamalah," pungkasnya.

Haji furoda ialah haji mandiri melalui undangan Kerajaan Arab Saudi. Kuota haji tersebut tidak termasuk ke dalam kuota haji reguler dan haji khusus (non-kuota) yang jumlahnya tiap tahun ditetapkan oleh Menteri Agama. Pendek kata, haji furoda tak perlu menunggu antrean. Ini jalur cepat. Daftar tahun ini, bisa berangkat tahun ini pula.

Haji furoda sempat menjadi sorotan dalam penyelenggaraan haji 2022 setelah 46 jemaah Indonesia dideportasi karena tiba di Jeddah untuk berhaji, tapi pakai visa furoda atau mujamalah milik Malaysia dan Singapura.