H-1 Pelantikan, KPK Dukung Visi Misi Prabowo-Gibran soal Pemberantasan Korupsi

Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan gagasannya pada acara Paku Integritas KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan dilantik pada Minggu (20/10) besok. Tongkat estafet pemerintahan Indonesia akan berganti dari Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran untuk 5 tahun mendatang.

Menatap periode kepimimpinan Prabowo-Gibran itu, upaya mewujudkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi pun penting dinantikan.

Bahkan, pencegahan dan pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran di kepemimpinan mendatang.

Sebagai bagian dari gerakan nasional melawan korupsi, KPK pun menyambut baik rencana penguatan sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang lebih independen dan transparan, serta upaya mencegah korupsi dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menyatakan bahwa lembaga antirasuah mendukung penuh terhadap komitmen tersebut.

"Dengan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK siap untuk bekerja sama secara erat dalam pencegahan melalui edukasi antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, serta meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan publik,” ujar Nawawi dalam keterangannya, Sabtu (19/10).

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini juga berharap agar reformasi hukum yang dijanjikan dapat diwujudkan secara nyata.

Hal itu termasuk dalam menjaga independensi dan memperkuat institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

"Upaya tanpa intervensi ini sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas lembaga penegak hukum, serta menjamin supremasi hukum yang adil dan transparan,” ucap dia.

Tak hanya itu, KPK juga menyatakan dukungannya terhadap komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pertanian, pedesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, serta pengelolaan sumber daya alam dan tenaga kerja.

Kemudian, KPK juga mendukung upaya pemerintah dalam membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional, dengan integritasi lintas sektor, yakni perhubungan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pedesaan.

Lebih lanjut, KPK juga mendorong adanya penguatan regulasi dalam memastikan pemberantasan korupsi dapat berjalan seimbang. Hal itu misalnya melalui pengesahan RUU Perampasan Aset maupun perluasan lingkup LHKPN.

Untuk menjalankan itu, Nawawi menekankan perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan KPK.

"KPK percaya bahwa kolaborasi yang kuat dan komitmen yang tegas adalah kunci utama," imbuhnya.

"Melalui berbagai pendekatan strategi memerangi korupsi, kita bersama dapat menciptakan Indonesia yang lebih bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi," pungkas dia.