Habiburokhman: Anggota DPR Enggak Bisa Gaya Hidup Mewah Kayak Pejabat Pajak

Rapat Paripurna DPR pengesahan RKUHP, Selasa (6/12/2022). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman, ikut berkomentar soal gaya hidup mewah para pejabat pajak. Dia mengatakan, anggota DPR tidak bisa hidup bermewah-mewahan, seperti pegawai pajak.

"Kalau Anda lihat di DPR masih banyak teman-teman anggota yang memang mampunya pakai Innova, pakai Fortuner, bukan ini ya, enggak bisa juga bergaya hidup mewah, karena powernya ya pas-pas," kata Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3).

"Dan kita diawasi oleh publik. Orang ngerti kalau anggota DPR salah dikit kelihatan," imbuh Waketum Gerindra itu.

Menurut Habiburokhman, institusi yang paling kuat di Indonesia bukanlah Polri, melainkan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam diskusi “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin”. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Dimulai dari penilaian self assessment, pas atau tidaknya dari mereka, dari banding atau keberatan pajak. Kemudian pengadilan pajak, secara administrasi ada di Kementerian Keuangan. Lalu konsultan pajak kebanyakan mantan orang Kementerian Keuangan," ucapnya.

"Coba petugas pajak, dia main angka tambah nolnya satu saja sudah 10 kali lipat perbedaannya. Nah, itu kembali, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely," imbuh politikus asal DKI itu.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan, untuk memperbaiki terkait harta para pejabat yang tidak sesuai dengan profil, regulasi perpajakan harus dibenahi.

"Saya bilang tadi pengawasan tuh di ujung, pangkalnya ini, regulasi terkait perpajakan ini harus dibenahi. Itu usul saya," pungkasnya.

Rafael Alun Trisambodo tiba untuk penuhi panggilan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Harta Pejabat Tak Sesuai dengan Profil

Ramai soal harta pejabat pajak tak sesuai profil bergulir setelah pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo memiliki Rp 56 miliar yang dinilai tidak sesuai dengan profil. Ini bukan kali pertama KPK meminta keterangan Rafael Alun, ayah penganiaya Mario itu pernah diklarifikasi pada 2018 lalu.

Kemudian, eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto disorot sebab sering memamerkan harta kekayaannya di media sosial, seperti mobil antik hingga pesawat Cessna. Ini dianggap tak wajar. Tak sebanding dengan laporan harta kekayaannya di KPK alias LHKPN.

Eko melaporkan kekayaannya ke LHKPN pada 15 Januari 2022 untuk periode 2021. Harta eko tercatat menyentuh Rp 15,7 miliar, sementara utangnya Rp 9 miliar. Sehingga total hartanya Rp 6,7 miliar di 2021.

Vidya Piscarista, istri Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra, juga menjadi pusat perhatian warganet dengan gaya hidup mewahnya. Saking hebohnya, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto sampai turun tangan dan Sudarman akan dipanggil untuk klarifikasi.

“Jika benar-benar terbukti ditemukan ketidakwajaran atau penyimpangan, Menteri ATR/Kepala BPN akan segera mengambil langkah tegas,” kata Kabiro Humas ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu (11/3).