Habiburokhman Tak Setuju Capres Diperiksa KPK: Logikanya Aneh

Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam diskusi “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin”. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman tak sepakat dengan usulan koleganya yang juga pimpinan Komisi III, Ahmad Sahroni, soal capres cawapres diperiksa KPK sebelum masa kampanye dimulai. Menurutnya, tak mungkin capres-cawapres diperiksa tanpa ada kasus yang jelas.

"Itu kan aneh, itu semangatnya bagus tapi logikanya aneh. Terus terang sahabat saya Pak Sahroni mungkin dia tidak terlalu memahami alur penyelidikan pidana dalam KUHP. Kalau dalam KUHP itu pidananya dulu dicari baru orangnya," kata Habiburokhman di Rumah Relawan Prabowo, Jakarta Barat, Senin (11/9).

Dia mengatakan KPK hanya bisa memanggil seseorang bila sudah ada kasus yang mengarah kepada yang bersangkutan.

"Jadi bukan orangnya dulu diperiksa dicari peristiwanya apa," tutur dia.

Dia menyebut usulan itu juga bisa menimbulkan penegakan hukum yang tidak jelas. Sebab, kesimpulan KPK saat ini, akan menjadi keputusan capres cawapres tertentu untuk menjadi alasan di kemudian hari jika benar-benar tersandung kasus hukum.

"Yang kedua ini bisa menimbulkan bahaya bagi penegakan hukum bisa jadi orang yang calon yang beneran melakukan tindak pidana korupsi lalu KPK melakukan pemeriksaan tapi belum ketemu dan dinyatakan bersih," ucapnya.

"Maka orang tersebut ketika kasusnya terungkap di kemudian hari akan menggunakan produk KPK di pemilu ini sebagai senjata untuk membela diri, kan bahayanya di situ. Jadi apa yang disampaikan Pak Sahroni itu sangat bahaya. Bisa melindungi koruptor," tutupnya.

Ilustrasi KPK. Foto: Hedi/kumparan

Sebelumnya, Sahroni mengusulkan capres cawapres diperiksa KPK terlebih dahulu.

“Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK,” kata Sahroni (8/9).

Dengan begitu, Sahroni berharap, nantinya ketika sudah resmi menjadi capres dan cawapres, tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon.

“Setelah semuanya diperiksa, KPK nanti bisa berikan clearance dan closure, umumkan saja apakah ada yang terlibat atau tidak. Agar nanti saat kampanye, hal-hal seperti ini tidak lagi disangkutpautkan, dan kembali menjadi persoalan di publik. Karena sampai sekarang kan masih duga menduga, mau itu Anies dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, Prabowo dengan Food Estate, dan sebagainya,” tambahnya