Hadapi Jokowi dan Prabowo, Demokrat Kini Galang Koalisi Kerakyatan

SBY resmikan Pasar Murah Demokrat di DPP Demokrat (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Dua bulan jelang pendaftaran capres-cawapres, Partai Demokrat masih mencari formulasi koalisi di Pemilu 2019. Meski tak menutup pintu dengan koalisi kekuasaan dan koalisi keumatan, Demokrat kini menawarkan opsi baru: koalisi kerakyatan.

"Ya Partai Demokrat sekarang sedang serius membangun poros kerakyatan ya. Tadi malam saya diskusi juga dengan Bapak ketum ya arahannya begitu. Kita akan berupaya untuk membangun poros kerakyatan atau poros nusantara," ucap Kepala Divisi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, di Wisma Proklamasi 41 Jakarta Pusat, Kamis (7/6).

"Namanya menyaingi atau mungkin jadi kompetitor dari poros kekuasaan dan poros keumatan," imbuhnya.

Istilah 'kerakyatan' diterjemahkan dari sikap SBY atas munculnya koalisi keumatan. SBY menyebut 'saya bantu rakyat dulu' yang kemudian menjadi semangat untuk memunculkan koalisi baru, kerakyatan.

"Koalisi keumatan itu kita mengapresiasi dan menghormatinya ya, tapi ini kan koalisi keumatan ini kita anggap baru klaim dari sekelompok orang ya. Belum menjadi klaim dari gabungan partai politik itu," tuturnya.

Partai yang diklaim bergabung dalam koalisi keumatan adalah Gerindra, PKS, PAN dan PBB. Isitlah keumatan diserukan Persaudaraan Alumni (PA) 212 setelah mendapat amanat dari Rizieq Syihab agar umat bersatu mendukung Pabowo sebagai capres.

Padahal kata Demokrat, PAN, PKS dan PBB belum pernah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Soal parpol yang bergabung dalam koalisi kerakyatan, dianggap masih sangat cair.

"Apakah kolisi kerakyatan ini tanda akan terbentuk poros baru pilpres? Kita tunggu tangan dingin SBY meramu poros kerakyatan," pungkasnya.