Hadapi Musim Hujan, Pemprov Bali Minta Pihak Pariwisata Petakan Lokasi Rawan Bencana
PerbesarPemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meminta seluruh pelaku industri pariwisata memetakan ulang lokasi aktivitas wisata untuk mengantisipasi potensi bencana selama musim hujan. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor dan banjir, di sejumlah wilayah Bali.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan pihaknya telah meminta Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Wayan Sumarajaya, berkoordinasi dengan seluruh pelaku industri pariwisata. Koordinasi tersebut akan didahului dengan penerbitan surat edaran.
"Didahului dengan surat edaran supaya semuanya mulai memetakan kembali titik-titik lokasi di mana aktivitas pariwisata itu dilakukan," kata Indra saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (5/11).
Indra meminta pengelola pariwisata tidak memaksakan aktivitas operasional apabila lokasi usahanya memiliki potensi ancaman bencana yang cukup kuat. Penghentian sementara aktivitas wisata perlu dilakukan hingga kondisi dinilai aman.
"Kalau memang ada potensi yang cukup kuat akan terjadi sesuatu, sebaiknya dihentikan dulu," ujarnya.
Hujan Selama November
Selain menyasar sektor pariwisata, Pemprov Bali juga telah menyiapkan langkah antisipasi bencana. Indra mengatakan Pemprov Bali telah berkoordinasi dengan BMKG untuk memperoleh informasi mengenai awal musim hujan hingga perkiraan puncak musim hujan.
Berdasarkan informasi BMKG, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Bali selama November.
Selanjutnya, BPBD Bali menerbitkan surat edaran kepada bupati dan wali kota se-Bali serta para pemangku kepentingan agar mulai membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana.
Salah satu langkah yang diminta ialah normalisasi saluran air dan drainase, khususnya di kawasan perkotaan. Saluran air dikeruk dan dibersihkan dari sampah untuk mengurangi risiko genangan yang dapat mengganggu jalan hingga masuk ke permukiman warga.
Pemprov juga meminta setiap organisasi perangkat daerah menyiapkan kebutuhan untuk merespons bencana. Dinas Sosial menyiapkan logistik, Dinas Kesehatan menyiapkan obat-obatan, peralatan kesehatan, dan tenaga medis, sedangkan Dinas PU menyiapkan alat berat untuk penanganan longsor maupun banjir.
Sementara itu, Basarnas, TNI, dan Polri diminta menyiapkan personel agar dapat bergerak cepat apabila terjadi bencana.
Menurut Sekda, kesiapan masing-masing instansi turut dipastikan melalui rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut, pemerintah memetakan ketersediaan logistik, peralatan, hingga lokasi penyimpanan alat berat yang dapat dikerahkan ketika terjadi bencana.
"Kita mapping di mana potensi-potensi ancaman bencana, lalu alat-alat itu didekatkan," jelas Indra.
Beberapa kawasan yang menjadi perhatian antara lain jalur Singaraja-Denpasar, Singaraja-Gobleg, Karangasem, dan Kintamani.
Indra menegaskan, penempatan alat berat di sekitar titik rawan bertujuan mempercepat respons apabila terjadi bencana. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi karena pemerintah belum dapat memastikan lokasi maupun waktu terjadinya bencana.
"Misalnya untuk antisipasi longsor di daerah Bedugul, alat-alat berat ditempatkan di Desa Pancasari. Untuk alat antisipasi longsor di jalur Kintamani, alat-alat berat ditempatkan di Bangli," jelasnya.