Hadi Pimpin Rakor Pilkada Serentak Wilayah Sumatera, Ingatkan KPU Netral

9 Juli 2024 11:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan sambutan saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Convention Hall, Kota Medan, Selasa (9/7/2024). Foto: Tri Vosa/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan sambutan saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Convention Hall, Kota Medan, Selasa (9/7/2024). Foto: Tri Vosa/kumparan
ADVERTISEMENT
Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Convention Hall, Kota Medan, pada Selasa (9/7).
ADVERTISEMENT
Ini merupakan kali ketiga Rakor dilakukan. Yang pertama di Papua, lalu kemudian di Makassar.
Dalam sambutannya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengingatkan peran penting komisi penyelenggara pemilu (KPU) sebagai penyelenggara KPU 2024. Katanya, KPU harus on the track.
“Dan kita sepakat bahwa seluruh komponen bangsa dan negara perlu menjaga stabilitas politik, hukum, dan HAM dalam pelaksanaan Pilkada 2024 dan saya ingin highlight hal-hal yang perlu kita perhatikan oleh masing masing komponen,” kata Hadi.
“Di antaranya KPU. KPU selaku penyelenggara dan pengawas dan Bawaslu, DKPP dan lembaga non-Bawaslu harus on the track pada tugas dan fungsi kewenangan,” sambungnya.
Selain itu, kata Hadi, KPU juga harus bersikap netral dan berintegritas. Apalagi, Pilkada 2024 jadi sejarah. Sebab, pertama kali dilakukan di Indonesia.
ADVERTISEMENT
“Dan selain itu harus juga bertindak netral dan berintegritas dan jamin hak pilih,” kata dia.
Menkopolhukam Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Rabu (12/6/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Selain itu, Hadi juga menyoroti soal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab, dalam penyelenggaraan Pilkada dibutuhkan fasilitas. Jadi, harus pula ada anggaran dalam pelaksaan Pilkada.
“Berikutnya adalah pemerintah pusat dan Pemda berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraannya,” kata dia.
“Dukungan fasilitas tersebut berupa terciptanya ketentraman dan ketertiban umum menjamin ketersediaan anggaran,” sambungnya.
Dalam kegiatan ini turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Asops Kapolri Irjen Verdianto, Pangkogabwilhan I Laksdya Agus Hariadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, hingga sejumlah gubernur di Sumatera.