Hadiri Pertemuan Dewan Keamanan, Sugiono Serukan Komitmen Terhadap Piagam PBB
·waktu baca 2 menit
PerbesarMenteri Luar Negeri RI Sugiono menyerukan pentingnya komitmen terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Hal itu disampaikan Sugiono dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB (DK PBB), Selasa (26/5) waktu setempat.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, selaku Presiden Dewan Keamanan PBB pada Mei 2026. Sekjen PBB Antonio Guterres hadir dalam pertemuan itu.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan tantangan global saat ini bukan disebabkan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan karena prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif.
Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten.
Untuk itu, Indonesia kembali menegaskan solusi dua negara, berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, tetap merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB akhir-akhir ini. Ditekankan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan serangan terhadap prinsip multilateralisme. Untuk itu, Sugionno menegaskan perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB mutlak dilakukan.
Selanjutnya, Sugiono turut menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS, serta memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak menjadi arena konfrontasi maupun political bargaining.
Sugiono lalu menggarisbawahi meningkatnya ancaman keamanan global, termasuk dampak perkembangan artificial intelligence dan autonomous weapons terhadap karakter konflik modern.
"Dalam konteks tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang," sebut Kemlu RI dalam keterangan pers yang diterima kumparan.
Sebagai penutup, Sugiono menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara.