Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.96.0
Haedar Bicara Soal Pagar Laut: Saya Percaya Pak Prabowo Tegas
3 Februari 2025 13:57 WIB
ยท
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Haedar mengatakan dirinya percaya Presiden Prabowo Subianto akan bertindak tegas.
ADVERTISEMENT
"Simpel saya percaya pada kebijakan pemerintah Pak Prabowo yang tegas untuk penegakkan hukum, kemudian pemberantasan korupsi," kata Haedar ditemui usai Peresmian Ruang Pamer Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta di Kabupaten Bantul, Senin (3/2).
Haedar bilang setelah pagar laut diusut tuntas dan dinyatakan ilegal maka selanjutnya adalah menindak setiap pihak yang terlibat.
"Setelah diusut tuntas, lalu bahwa itu ilegal, tindak saja secara hukum termasuk para pelakunya," tegasnya.
Apabila hukum ditegakkan maka masyarakat akan merasakan ketentraman.
"Saya yakin dengan ini kemudian ada ketentraman di masyarakat bahwa hukum itu tegak. Dan lebih penting dari itu kita rawat sumber daya alam kita agar dikelola secara sah, bertanggung jawab, kemudian berorientasi pada perlindungan pemeliharaan dan kesinambungan," jelasnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Gedung KPK pada Jumat siang. Mereka mengadukan soal polemik terkait pagar laut Tangerang.
ADVERTISEMENT
Mereka yang hadir di antaranya dua mantan Pimpinan KPK Abraham Samad dan M. Jasin; Said Didu; Ketua Riset dan Advokasi LBH-PP Muhammadiyah Ghufroni; hingga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Julius Ibrani.
"Kami ini masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK, dihadiri langsung oleh Pak Fitroh dan Pak Ibnu kemudian menyusul Pak Ketua, Pak Setyo Budiyanto juga hadir," ujar Samad usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (31/1).
Aduan mereka terkait dengan pagar laut yang berada di kawasan Tangerang. Mereka menduga penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik terindikasi korupsi.
"Dan kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi. Yaitu dugaan korupsi ya. Yang terjadi di proyek. Proyeknya ya, saya katakan. Di proyek strategis Nasional PIK 2. Jadi, kita ingin KPK lebih konsentrasi menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional," papar Samad.
ADVERTISEMENT