Haedar Nashir soal Pejabat Berharta Tak Wajar: Sistem Pengawasan Longgar

Ketum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir di UIN Sunan Kalijaga, Senin (13/2/2023). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turut ramai isu pejabat yang memiliki harta tak wajar. Menurutnya, semua pihak harus introspeksi diri.

"Dari pusat sampai bawah semestinya para pejabat negara itu betul-betul tepercaya. Dan dapat jadi teladan," kata Haedar kepada wartawan di UMY, Selasa (14/3).

Haedar juga menyinggung soal sistem dari negara dan perangkatnya. Menurutnya, harus ada sistem pengawasan sedini mungkin agar para pejabat tidak hidup di luar kewajaran.

"Yang eselon bawah saja bisa praktik seperti, itu berarti sistem kita longgar. Atau mungkin permisif. Kita hargai sekarang kita ada KPK, ada usaha penegakkan hukum reformasi birokrasi tetapi harus menjadi satu kesatuan menyeluruh di mana bisa mengontrol para perilaku dan gaya hidup para pejabatnya," tegas Haedar.

Haedar mengatakan jabatan jangan sampai digunakan untuk memperkaya diri. Terlebih lagi tak sesuai dengan prinsip moral good government dan usaha pemberantasan korupsi.

"Boleh jadi tidak korupsi, tetapi kemarin Pak Mahfud menyebut ada money loundry. Tapi lebih dari itu kan para petinggi negara itu abdi rakyat, abdi masyarakat. Sehingga harus hidup yang wajar dan menjalani kehidupan dengan normal," katanya.

"Di dua ini kita harus perbaikan menyeluruh. Perbaiki mentalitas dan kultur pejabat. Yang kedua perbaiki sistem agar bisa mengontrol berbagai tindakan yang melewati batas seperti itu," katanya.

Selain itu, masyarakat juga bisa menjadi kekuatan publik untuk mendorong semakin banyak lahirnya pemimpin dan pejabat negara yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Artinya masyarakat sendiri jangan permisif. Permisif itu apa, artinya masyarakat membiarkan para pejabat dan elite negeri yang karena ingin terpilih ingin jadi punya posisi lalu mereka juga apa ya terlibat dalam berbagai transaksi politik, politik transaksional misalkan termasuk dalam pemilu 2024," katanya.

"Ini edukasi masyarakat penting, jangan sampai masyarakat kita kan konsumtif katanya. Kalau masyarakat kita konsumtif lalu elitenya pun menjadi konsumtif karena teori itu satu mengatakan pemimpin itu cermin dari masyarakat," pungkasnya.