Haedar Sorot Oligarki di RI: Hukum Mengalami Proses Politicking
·waktu baca 2 menit
PerbesarKetua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir kembali menyinggung soal situasi Indonesia saat ini yang masih menjadi sorotan. Utamanya terkait di bidang sosial, politik, dan hukum.
Hal ini disampaikan Haedar dalam Dialog Terbuka bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).
"Indonesia juga mengalami erosi, distorsi, disrupsi, bahkan dalam deviasi (penyimpangan di kehidupan berkebangsaan. Dalam politik bahkan ekonomi yang serba liberal setelah reformasi," kata dia dalam sambutannya.
"Jujur dalam penilaian kami, itu tidak sejalan dengan dasar dan cita-cita RI didirikan," sambungnya.
Hal lain yang disorot Haedar adalah soal oligarki yang berkembang. Utamanya soal politisasi di bidang hukum.
"Oligarki dalam berbagai bentuknya, utamanya dalam sosial dan politik, juga tak sesuai," kata dia.
"Bahkan dalam praktik politik kebangsaan akhir-akhir ini, di mana hukum mengalami proses politicking misalkan," imbuh Haedar.
Ia menambahkan, warga juga mulai ragu dalam berpendapat yang berbeda dengan mayoritas. Kehidupan berdemokrasi tak lagi leluasa.
"Bahkan dalam konteks demokrasi, tidak berani berkata dan berbuat yang berbeda karena ada politisasi hukum dan berbagai persoalan politik dan budaya, kita perlu konstruksi ke depan," jelasnya.
Haedar secara spesifik meminta capres-cawapres memotret persoalan Indonesia lebih luas. Tidak serta merta mencari kekuasaan.
"Dalam konteks ini kita ingin para capres dan cawapres memotret Indonesia hari ini secara fundamental dan bagaimana para tokoh bangsa ini ke depan membawa Indonesia sesuai pondasi yang dibangun pendiri bangsa," katanya.
"Dan cita-cita politik kebangsaan di tengah situasi politik yang kompleks. Sehingga Indonesia ada bingkai dan arah yang jelas," tutup Haedar.