Haiti Masih Mencekam, PM Ariel Henry Dilaporkan Ada di Puerto Rico

PM Haiti Ariel Henry. Foto: Reginald Louissaint Jr / AFP

Perdana Menteri Haiti Ariel Henry mendarat di Puerto Rico pada Selasa (5/3). Kabar ini memperjelas keberadaan PM Henry yang sempat tidak diketahui sejak perjalanan ke Kenya.

Meski demikian, dikutip dari Reuters, masih ada pertanyaan bagaimana dan kapan dia akan kembali ke Haiti. Sebab, situasi di Haiti sedang tidak kondusif karena geng kriminal terus mendesaknya untuk mundur dari jabatannya.

PM Henry melakukan perjalanan ke Kenya minggu lalu untuk mencapai kesepakatan dengan pasukan keamanan multinasional yang didukung PBB untuk melawan geng-geng kriminal Haiti yang melakukan kekerasan agar dia mundur dari jabatannya.

Kantor gubernur Puerto Rico mengkonfirmasi PM Henry sudah mendarat di ibu kota San Juan. Sebelumnya, media lokal melaporkan bahwa Republik Dominika tidak mengizinkan pesawatnya mendarat di sana. Pemerintah Republik Dominika tidak segera membalas permintaan komentar atas laporan tersebut.

Pemerintah Haiti sebelumnya mengumumkan keadaan darurat pada Minggu (3/3) setelah sejumlah narapidana melarikan diri dalam dua pembobolan penjara besar, sehingga menghentikan bisnis termasuk bandara, yang sering terjadi baku tembak di sana dalam beberapa hari terakhir.

Kantor imigrasi PBB mengatakan bahwa pada akhir pekan setidaknya 15 ribu orang mengungsi akibat kekerasan.

"Geng-geng bersenjata memaksa kami meninggalkan rumah. Mereka menghancurkan rumah kami dan kami berada di jalanan," kata warga bernama Nicolas dan kini tinggal di sebuah kamp.

Kelompok hak asasi, Plan International, mengatakan banyak yang melarikan diri dari ibu kota menuju Artibonite, yang secara tradisional merupakan wilayah pertanian lumbung pangan Haiti, namun penduduknya sekarang menghadapi kekurangan pangan karena kerusuhan menyebar ke utara.

Berdasarkan penilaian terhadap 500 kesaksian, ditemukan banyak keluarga yang tidak makan selama sehari, lebih dari separuh anak-anak tidak bersekolah, dan kekurangan uang yang membuat banyak orang tidak punya pilihan selain bergabung ke geng. Sekitar 30% sampai 50% anggota geng diperkirakan masih di bawah umur.

Warga berjalan melewati jenazah pria saat bentrokan antara polisi dan anggota geng di lingkungan Portail di Port-au-Prince di Port-au-Prince, Haiti, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: AP/Odelyn Joseph

Direktur Allassane Drabo mengatakan perempuan mempunyai risiko khusus untuk menikah secara paksa karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

"Kekerasan yang meluas merampas masa kecil mereka, perempuan dipaksa menukar buku sekolah dan roti dengan senjata dan gaun pengantin," kata dia.

"Saya tidak punya waktu untuk mengambil barang-barang saya, bahkan pakaian dalam pun tidak. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan," kata warga bernama Jasmine di tempat penampungan.

Sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise di 2021, geng-geng kriminal telah memperluas pengaruh mereka di wilayah itu.

PM Henry, yang memimpin pemerintahan sementara yang tidak melalui pemilu, telah berjanji untuk mundur pada Februari. Namun, ia menunda pengunduran dirinya dengan alasan kurangnya keamanan.