Hak Jawab Eks Dubes RI untuk Nigeria: Tak Pernah Lakukan Pelecehan Seksual

Usra Hendra Harahap Duta Besar Indonesia untuk Nigeria. Foto: Dok. Setkab.go.id

Eks Dubes RI untuk Nigeria Usra Harahap memberikan hak jawab terkait pemberitaan di kumparan pada 31 Desember 2024 lalu terkait dugaan pelecehan seksual.

Melalui pengacaranya Rikha Permatasari, Usra memberikan hak jawab sesuai hasil kesepakatan dalam mediasi yang digelar di Dewan Pers pada 19 Februari 2025.

Rikha dalam hak jawabnya menepis tudingan pelecehan seksual yang dilakukan kliennya, Usra Harahap.

"Secara fakta itu tidak benar," kata Rikha dalam hak jawab yang diterima kumparan, Jumat (21/2).

kumparan dalam pemberitaan tersebut mengutip pemberitaan dari media Nigeria dan melakukan konfirmasi kepada Kemenlu.

Berikut hak jawab lengkap yang disampaikan tim hukum Usra Harahap:

Hak Jawab sebagai sanggahan dan tanggapan resmi dengan penjelasan sebagai berikut:

I. ATAS FAKTA-FAKTA HUKUM :

Bahwa atas pemberitaan yang diterbitkan oleh media siber “kumparan.com” dengan judul, “Dubes RI untuk Nigeria Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Depresi” yang diunggah pada 31 Desember 2024 pukul 9.15 WIB tersebut secara fakta adalah tidak benar. Karena atas pemberitaan tersebut, Redaksi kumparan.com selaku “Teradu” Tidak Pernah Mengklarifikasi dan Memverifikasi kepada Klien kami atas kebenaran berita a quo.

Sehingga berdasarkan hasil Risalah Penyelesaian oleh Dewan Pers dengan Nomor: 5/Risalah-DP/II/2025, tertanggal 19 Februari 2025 tentang Pengaduan Dr. USRA HENDRA HARAHAP, M.Si., terhadap pihak Teradu yaitu media siber kumparan.com terbukti bahwa berita a quo yang dimuat oleh pihak Teradu dinyatakan :

1) telah melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak berimbang secara proporsional, yakni tidak adanya ruang untuk Pengadu memberikan tanggapan atau sanggahan;

2) Berita Teradu juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan;

3) Teradu telah memuat Hak Jawab dari Pengadu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), namun pelaksanaannya belum sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), yakni menautkan Hak Jawab pada berita awal yang diadukan.

Sehingga atas pemberitaan oleh Teradu tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi pribadi Pengadu dan institusi yang diwakilinya serta berpotensi menyesatkan opini publik tanpa adanya konfirmasi dan verifikasi yang memadai sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Jo. Pasal 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Padahal seharusnya menurut ketentuan 3 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial yang bertujuan untuk kepentingan umum serta memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

Namun, dalam pemberitaan ini, Kumparan.com tidak memberikan ruang yang memadai bagi Pengadu untuk memberikan tanggapan atau sanggahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang mengharuskan pemberitaan dilakukan secara berimbang.

Lebih lanjut, sesuai dengan Angka 2 huruf a dan b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, bahwa setiap berita yang berpotensi merugikan pihak lain harus melalui proses verifikasi sebelum dipublikasikan. Dalam hal ini, Pihak Teradu tidak melakukan verifikasi yang cukup dengan pihak Pengadu sebelum mempublikasikan berita, sehingga prinsip akurasi dan keberimbangan tidak terpenuhi sebagaimana yang juga telah dinyatakan di dalam berdasarkan hasil Risalah Penyelesaian oleh Dewan Pers dengan Nomor: 5/RisalahDP/II/2025, tertanggal 19 Februari 2025.

II. ATAS PEMBERITAAN :

Bahwa atas pemberitaan a quo maka dengan ini kami selaku Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa selaku Pihak Pengadu yaitu Dr. USRA HENDRA HARAHAP, M.Si., dengan ini mengirimkan dan memberikan hak jawab terhadap Pihak Teradu yaitu kumparan.com.

Bahwa berita a quo yang dimuat oleh pihak Teradu “telah terbukti” berdasarkan Risalah Penyelesaian oleh Dewan Pers dengan Nomor: 5/Risalah-DP/II/2025, tertanggal 19 Februari 2025, “Bukan” merupakan karya jurnalistik serta tidak memenuhi unsur-unsur yang diwajibkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Jo. Pasal 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2026 tentang Kode Etik Jurnalistik, karena Berita a quo dibuat tanpa menyebutkan dengan jelas sumber berita, darimana pihak-pihak yang menjadi narasumber berita, dan tidak diketahui jelas tempat tinggal ataupun dari lembaga atau institusi mana narasumber berita, sehingga Berita a quo menjadi lebih bersifat pada keterangan-keterangan, pemberitahuan-pemberitahuan atau kabar yang tidak pasti, tidak lengkap, dan berlebihan dan/atau patut diduga tidak tidak benar atau palsu, atau berita bohong, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan Pembunuhan Karakter terhadap Klien kami.

Maka melalui Hak Jawab/Hak koreksi ini, pimpinan media siber pihak Teradu agar segera Menghapus dan atau memuat Hak Jawab berita a quo yang dimaksud guna menghindari munculnya penyalahgunaan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dari perkara ini, dan agar tidak Menciptakan Opini ataupun Pembunuhan Karakter terhadap klien kami, serta guna menghindari terjadinya kerugian yang lebih jauh bagi klien kami selaku Pengadu.

Demikian Hak Jawab ini, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tim Kuasa Hukum Pengadu

Kantor Hukum “Rikha & Partners Law Office”

ADV.RIKHA PERMATASARI,S.H.,M.H.,C.Me.

SLAMET KARDIWAN, S.H.,M.H.

REVAL HANDIKA, S.H.