Hakim AS: Pemerintahan Trump Langgar Perintah Pengadilan soal Pembekuan Anggaran

Presiden AS Donald Trump, di samping Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, berbicara kepada wartawan saat dalam penerbangan Air Force One menuju Pangkalan Gabungan Andrews, Senin (27/1/2025). Foto: MANDEL NGAN / AFP

Pemerintahan Trump melanggar perintah pengadilan dengan tetap menahan miliaran dolar dana pemerintah, demikian putusan Hakim Distrik AS John McConnell Jr pada Senin (10/2).

Putusan ini menjadi tantangan baru bagi upaya Gedung Putih memangkas anggaran dan merombak pemerintahan.

Sebelumnya, McConnell meminta pemerintah untuk tetap mendanai program yang telah disetujui Kongres.

Namun, Gedung Putih tetap menunda pencairan, meski ada gugatan dari 23 jaksa agung negara bagian yang dipimpin Demokrat.

Presiden Trump menandatangani perintah pembekuan anggaran pada 28 Januari silam dan mengklaim langkah itu diperlukan untuk mengurangi pemborosan dan penipuan.

Tidak jelas program mana yang terdampak, namun kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian bagi jutaan warga yang bergantung pada dana pemerintah untuk kesehatan, pensiun, dan bantuan pangan.

Juru bicara Trump, Karoline Leavitt, menegaskan Gedung Putih tetap berkomitmen menghentikan pendanaan untuk program tertentu, termasuk yang berkaitan dengan isu gender dan keberagaman.

McConnell menilai tindakan ini “berlebihan dan kemungkinan besar tidak konstitusional,” serta merugikan banyak pihak.

Meski demikian, ia tidak menjatuhkan hukuman atau menyatakan pejabat pemerintah menghina pengadilan.

Pemerintahan Trump mengajukan banding atas putusan tersebut, meminta agar perintah pengadilan ditangguhkan sementara.

Kasus ini bisa menjadi preseden bagi Mahkamah Agung dalam menentukan batas kekuasaan presiden dalam mengendalikan anggaran negara.