Hakim: Di Era Jokowi PNS-KPPS Naik Gaji, Kami Tidak

Hakim sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Gede Putra Astawa. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Hakim sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Gede Putra Astawa, menilai Presiden Jokowi tak adil dalam menentukan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat pemerintah.

Hal ini tercermin dari gaji dan tunjangan hakim tak naik selama dua periode pimpinan Jokowi. Sementara itu, gaji PNS, KPU, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) naik.

"Ketika PNS naik gaji dan mendapat tunjangan kinerja, ternyata hakim tidak mendapatkan, sehingga ada prioritas dan perhatian yang tumpang tindih," katanya di PN Denpasar, Senin (7/10).

"Kita juga tahu bagaimana Presiden Jokowi meningkatkan tunjangan KPU dan petugas KPPS yang katanya yang sudah 10 tahun tidak naik. Kami sudah 12 tahun (tak naik gaji) enggak dilihat, enggak diapa-apakan," sambungnya.

Gede Putra Astawa mengatakan aksi mogok hakim se-Indonesia selama 7-11 Oktober 2024 bukan semata-mata menuntut besaran nilai kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

Hal ini merupakan salah satu bentuk protes kepada pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan hakim.

Apalagi, katanya, revisi UU Jabatan Hakim dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional atau prolegnas di DPR. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim tak pernah direvisi.

Padahal, menurutnya, aturan tentang gaji dan tunjangan perlu disesuaikan mengingat kondisi ekonomi Indonesia. Beberapa diantaranya kenaikan bahan pokok dan inflasi.

"Kalau melihat kepada rasio kalau (PP Nomor 94 terbit tahun 2012) sampai sekarang sudah 12 tahun, jika pemerintahan itu setiap 5 tahun mestinya dalam dua periode ada peninjauan. Apakah inflasi setiap tahun, bagaimana kementerian lembaga yang lain itu menaikkan tunjangan-tunjangan," katanya.

Persidangan di PN Denpasar Tetap Bergulir

Hakim PN Denpasar bersidang pakai pita putih, Senin (7/10/2024). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Walau hakim se-Indonesia mogok, persidangan di PN Denpasar tetap berjalan. Hal ini mengingat persidangan sudah ditunda pekan lalu untuk menyambut Hari Raya Kuningan-Galungan di Bali.

Hakim PN Denpasar mendukung aksi mogok sejawat dengan bersidang mengenakan pita putih pada toga. Banner menuntut kenaikan gaji dan tunjangan bakal dipasang.

PN Denpasar memiliki 22 hakim karier dan 5 hakim adhoc. Gambaran Gaji hakim saat ini adalah untuk golongan III A sekitar Rp 2,5 juta; gaji golongan IV E dengan masa kerja 32 tahun itu gaji 4,5 juta. Tunjangan hakim golongan IIIA Rp 8,5 juta.

"Tidak elok hakim (mogok kerja). Kalau kita tidak menyuarakan sesuatu malah tidak ada perhatian," katanya.