Hakim: Kami Tak Dapat Simpulkan Apakah Kasus Tom Lembong Bentuk Kriminalisasi

Hakim Tumpanuli Marbun memimpin jalannya sidang putusan praperadilan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong terkait dugaan kasus korupsi impor gula di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (26/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Dalam pertimbangannya, Hakim turut menyinggung soal dalil yang dikemukakan oleh Tom Lembong selaku Pemohon. Ia meminta agar Mendag lain baik sebelum maupun sesudahnya untuk ikut diperiksa.

Dalam permohonannya, Tom Lembong menyebut bahwa dalam objek penyidikan perkara yakni dugaan korupsi importasi gula di Kemendag yang terjadi pada kurun 2015–2023. Sementara itu, Tom Lembong hanya menjabat pada 2015–2016.

Menurutnya, Kejagung juga harus ikut memeriksa 5 orang Mendag lainnya dalam penyidikan perkara tersebut. Namun, Hakim tunggal Tumpanuli Marbun menilai bahwa dalil tersebut bukanlah ranah praperadilan.

"Menurut hakim praperadilan, alasan tersebut di luar materi praperadilan, dan diserahkan sepenuhnya kepada Termohon [Kejagung] sebagai penyidik," kata Hakim Tumpanuli dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

Adapun kelima Mendag lain yang dimaksud, yakni:

1. Rachmad Gobel (2014–2015);

2. Enggartiasto Lukita (2016–2019);

3. Agus Suparmanto (2019–2020);

4. Muhammad Lutfi (2020–2022); dan

5. Zulkifli Hasan (2022-2024).

Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong berjalan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung di Jakarta, Jumat (1/11/2024). Foto: Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO

Dengan tak diperiksanya 5 Mendag lainnya itu, Tom Lembong lewat pengacaranya menilai bahwa Kejagung telah melakukan kriminalisasi.

Akan tetapi, Hakim Tumpanuli pun tak dapat menyimpulkan bahwa penyidikan kasus tersebut berbau politis atau kriminalisasi.

"Hakim praperadilan tidak dapat menyimpulkan apakah perkara yang dialami oleh Pemohon adalah sebagai bentuk kriminalisasi ataupun politisasi," tutur hakim.

Adapun sidang putusan praperadilan ini, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun, menyebut bahwa status tersangka yang disematkan ke Tom Lembong oleh Kejagung atas dugaan korupsi impor gula yang terjadi saat dirinya menjabat sebagai menteri sudah sah dan sesuai dengan aturan hukum.

"Permohonan tidak beralasan dengan hukum oleh karena itu patut untuk ditolak," kata Hakim Tumpanuli Marbun membacakan amar putusan di PN Jaksel, Selasa (26/11).

"Mengadili, tentang pokok perkara, satu menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya," sambungnya.