Hakim MK Bisa Abaikan Syarat Ambang Batas Gugatan Pilkada: Asal Dalilnya Jelas

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan tentang gugatan syarat usia calon pimpinan KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO

KPU Provinsi telah menetapkan hasil Pilkada Serentak 2024. Beberapa daerah yang sudah ditetapkan seperti Jakarta dan Jawa Barat. Khusus hasil Pilgub Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP memperoleh suara terbanyak yakni 2.183.239 suara.

Sementara dua pesaingnya yakni Ridwan Kamil-Suswono meraih 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.

Tim dari pasangan RK-Suswono menolak hasil Pilgub Jakarta dan bersiap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka sudah mendatangi MK pada Senin (9/12) malam untuk konsultasi terlebih dulu.

Faizal Hafied mewakili tim hukum RIDO mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan MK terkait batas waktu dan teknis pengajuan permohonan. Faizal menyebut, persiapan pengajuan permohonan sudah hampir rampung.

“Batas akhir pengajuan adalah hari Rabu (11/12) pukul 23.59 WIB dan persiapan pengajuan permohonan telah mencapai 97 persen, mencakup pengumpulan bukti berupa foto, video, keterangan saksi, dan ahli. Kami tinggal menunggu arahan dari ketua tim sukses untuk waktu pengajuan permohonan, sekaligus menyelesaikan finalisasi persiapan lainnya," ujar Faizal saat ditemui usai konsultasi.

Jika merujuk aturan, ada syarat formil ambang batas pengajuan permohonan hasil Pilkada sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 UU Pilkada.

Berikut bunyinya:

Tim kuasa hukum paslon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) mendatangi MK untuk konsultasi pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, Senin (9/12/2024). Foto: Mahkamah Konstitusi RI

Hasil hitungan matematis, jika merujuk aturan ambang batas, langkah tim RK-Suswono berat jika ingin mengajukan gugatan ke MK. Sebab tidak memenuhi aturan.

Masalah ambang batas pengajuan ini ditekankan oleh Hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh. Daniel menjelaskan soal ambang batas pengajuan permohonan sengketa pilkada diatur Pasal 158 UU 10/2016.

"Hal ini akan diterapkan setelah sidang pemeriksaan atau akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan dalam sidang pemeriksaan lanjutan," kata Daniel dikutip dari laman resmi MK, Selasa (10/12).

Wakil Ketua Hakim Konstitusi Saldi Isra mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Hakim MK Bisa Abaikan Syarat Ambang Batas

Meski begitu, syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158, bisa saja diabaikan oleh MK. Dengan catatan, pemohon harus bisa mengaitkan pokok permohonan kepada MK bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda.

Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan, dalam menangani sengketa pilkada, MK tidak hanya berpatokan pada ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.

Saldi Isra menekankan, MK lebih mengutamakan keadilan substansial, terutama jika pemohon dapat meyakinkan hakim bahwa ada kesalahan atau kelalaian signifikan dalam penetapan hasil Pemilu yang mempengaruhi hasil pemilihan.

Oleh sebab itu, Pasal 158 UU Pilkada tidak lagi menjadi momok bagi pemohon, karena MK tetap mempertimbangkan substansi permohonan.

"Kunci keberhasilan dalam mengajukan perkara adalah menyampaikan dalil yang jelas dan meyakinkan hakim konstitusi," ujar Saldi.

Ketua majelis hakim yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang lanjutan sengketa pemilu di Jakarta, Kamis (15/8/2024). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

MK Sudah Simulasi Sidang Gugatan Pilkada

Ketua MK Suhartoyo mengatakan, pihaknya sudah menggelar simulasi sidang gugatan Pilkada Serentak 2024. Ia menyebut, sempat ada kendala teknis terkait sistem teknologi informasi.

“Sebenarnya kemarin telah dicoba tetapi memang masih terdapat beberapa kendala terkait sistem IT. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa berfungsi normal dan semoga bisa mempraktikkannya," ujar Suhartoyo.

Suhartoyo menjelaskan, simulasi dilakukan agar tidak lagi keraguan dan kesalahan ketika nanti MK menggelar sidang gugatan Pilkada. Ia menyebut, MK telah melakukan berbagai persiapan untuk menangani sengketa Pilkada.

Langkah-langkah ini meliputi kegiatan coaching clinic, rapat kerja di Yogyakarta, serta penyelarasan sinergi dalam persiapan teknis dan substantif lainnya.

Suhartoyo membeberkan, ada beberapa perbedaan terkait objek dan subjek perkara dalam sengketa Pilkada dibandingkan dengan Pemilu lainnya. Namun, dari segi hukum acara, mekanismenya tetap serupa, yaitu menerapkan prinsip speedy trial, proses peradilan dilaksanakan secara cepat untuk memastikan keadilan dan efisiensi.

Hakim Konstitusi Arsul Sani (kiri) membacakan putusan dismissal dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Batas akhir untuk menggugat ke MK untuk Pilgub Jakarta adalah Rabu (11/12). Sebab KPU sudah menetapkan hasil perolehan suara pada Minggu (8/12). Paslon yang keberatan hanya memiliki waktu 3 hari untuk menggugat.

Bila pada akhirnya tidak ada gugatan ke MK, maka KPU Jakarta bisa menetapkan Pramono-Rano sebagai paslon terpilih pada Kamis (12/12).