Hakim MK Tanya Airlangga soal Politik Bansos di Pileg: Suara Golkar Naik Pesat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat bertanya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai bansos yang dikaitkan dengan kenaikan signifikan suara Golkar dalam pemilu 2024.

Pertanyaan tersebut dilayangkan kepada Airlangga kala dihadirkan dalam persidangan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4). Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan dari pemberi keterangan lain yang diperlukan mahkamah.

Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, dan DKPP.

Mulanya Arief menjelaskan alasan Airlangga dan 3 menteri lainnya dipanggil ke persidangan.

“Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon menyatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan presiden Jokowi dalam Pilpres,” kata Arief.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyalurkan bantuan pangan di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Sabtu (20/1/2024). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Dari permohonan tersebut, lanjut Arief, muncul kemudian berbagai hal dari dugaan keterlibatan ASN, TNI-Polri, hingga Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

“Ini dugaan atau sangkaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah, kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral,” kata Arief.

Pada perjalanannya, lanjut dia, muncul juga diskusi soal bansos yang berkaitan dengan elektoral Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Dalam persidangan Ini muncul lebih berkaitan elektoral pada Pemilu Legislatif. Nah, ini mungkin Pak Airlangga nanti bisa anu. Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspons,” imbuh Arief.