Hamas Tolak Perpanjangan Gencatan Senjata setelah Israel Hentikan Bantuan

Tahanan Israel yang dilepaskan Hamas, dari kiri ke kanan Ohad Ben Ami, Or Levy dan Eli Sharabi, pada Sabtu (8/2) Foto: Bashar Taleb/AFP

Kelompok Hamas menolak rancangan perpanjangan gencatan senjata dengan Israel. Sejak 19 Januari 2025 kedua belah pihak menyepakati penghentian pertempuran tahap satu di Gaza.

Informasi perihal penolakan itu disampaikan pejabat Hamas Mahmoud Mardawi saat diwawancarai oleh Al-Jazeera pada Minggu (2/3) waktu setempat. Dia mengatakan, dengan penolakan ini maka pelepasan sandera Israel akan ditunda.

“Kami hanya akan membebaskan sandera Israel yang tersisa berdasarkan ketentuan perjanjian bertahap yang telah disepakati,” ucap Mardawi seperti dikutip dari Sky News.

Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff berbicara dalam Pertemuan Puncak Prioritas FII di Miami Beach, Florida, Kamis (20/2/2025). Foto: Chandan Khanna/AFP

Di bawah perjanjian yang diajukan mediator dari Amerika Serikat, Steve Wifkoff, fase pertama gencatan senjata akan berlanjut pada Ramadan sampai Paskah Yahudi, yaitu pada 20 April 2025.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan penghentian seluruh bantuan masuk ke Gaza. Netanyahu mengeklaim langkah itu sebagai respons penolakan Hamas atas perundingan gencatan senjata tahap dua yang diajukan Witkoff.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan keterangan pers usai melaksanakan pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (4/2/2025). Foto: Jim Watson/AFP

Kata Netanyahu, Israel menyepakati dimulainya negosiasi tahap kedua. Hamas kemudian mengutuk aksi Israel menghentikan bantuan dan menyebutnya sebagai serangan dan kejahatan perang.

Kemlu Mesir, yang juga mediator kunci, menyebut penghentian bantuan adalah upaya Israel menciptakan kelaparan di Gaza dan menjadikan itu sebagai senjata perang.

Truk bantuan untuk warga Palestina memasuki wilayah Rafah, Jalur Gaza, Selasa (21/1/2025), merupakan bagian dari syarat gencatan senjata. Foto: Hussam Al-Masri/REUTERS

Kecaman atas pemblokiran bantuan kemanusiaan oleh Israel untuk menekan Gaza juga datang dari Arab Saudi.

"Hal itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan pelanggaran langsung terhadap aturan hukum humaniter internasional, mengingat bencana kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestina," ungkap Kemlu Saudi.

Arab Saudi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan pelanggaran serius Israel ini, selain mengaktifkan mekanisme akuntabilitas internasional, dan memastikan akses berkelanjutan terhadap bantuan.