Hanura Kecewa Tak Dapat Jatah di Kabinet Baru Jokowi

Belum ada kader Hanura di posisi menteri ataupun wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Padahal, partai-partai yang tak lolos ke parlemen, seperti PSI dan Perindo mendapat jatah wamen.
Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah, mengaku kecewa dengan komposisi kabinet baru Jokowi yang ada saat ini.
"Padahal Hanura berkontribusi 16 kursi DPR ketika mendaftarkan capres dan cawapres Jokowi-Maruf di KPU," kata Inas saat dihubungi, Jumat (25/10).
Dia memandang Jokowi hanya melihat parpol koalisinya berdasarkan perolehan suara semata. Bukan faktor kebersamaan saat memenangkan Pilpres 2019.
"Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja," tutur Inas.
Lebih jauh, Inas tak ingin berkomentar banyak terkait hiruk pikuk pembentukan kabinet baru Jokowi. Yang jelas, dia mengingatkan Jokowi soal peran Hanura yang ikut menjadikannya pemimpin Indonesia dua periode.
"Dan jangan lupa juga, kader-kader Hanura berjuang tanpa mengenal lelah untuk memenangkan Jokowi juga," tandasnya.
Dalam susunan Kabinet Indonesia Kerja, Jokowi menjatah sekitar 60 persen untuk kalangan profesional dan 40 persen untuk kalangan partai. Susunan kabinet baru Jokowi dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:
Sementara itu, berikut susunan 12 wamen kabinet baru Jokowi:
Budi Gunadi Sadikin (Dirut Inalum): Wamen BUMN
Wahyu Sakti Trenggono (Bendahara TKN Jokowi - Ma'ruf): Wamen Pertahanan
Zainut Tauhid Sa'adi (PPP, Wakil Ketua MUI): Wamen Agama
Angela Herliani Tanoesoedibjo (Perindo): Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Surya Tjandra (PSI): Wamen ATR/ Wakil Kepala BPN
Wempi Wetipo (PDIP, mantan Bupati Jayawijaya): Wamen PUPR
Kartika Wirjoatmodjo (Dirut Mandiri): Wamen BUMN
Mahendra Siregar (Dubes RI untuk AS): Wamenlu
Alue Dohong (Badan Restorasi Gambut): Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan10.
Budi Arie Setiadi (Ketum Projo): Wamendes PDTT
Jerry Sambuaga (Golkar): Wamendag
Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal): Wamenkeu
