Hanya 1.300 Tamu yang Diundang Ikuti Upacara HUT ke-79 RI di IKN

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjawab pertanyaan watawan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024). Foto: Mentari Dwi Gayati/ANTARA FOTO

Presiden Jokowi bicara soal jumlah tamu undangan pada upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipangkas. Kini, hanya 1.300 orang yang diundang di peringatan tersebut.

"Awal-awal yang diundang itu 8.000, dihitung-hitung ternyata hotelnya nggak cukup, akomodasi tidak cukup, konsumsi juga sangat sulit karena memang ekosistemnya belum terbangun di sini," kata Jokowi saat Groundbreaking Nusantara International Convention Center di IKN, Senin (12/8).

Kemudian, pihaknya menghitung lagi kesiapan berbagai hal. Mulai dari akomodasi hingga konsumsi.

"Dipotong lagi dari 8.000 menjadi 4.000 dihitung-hitung lagi di lapangan hotelnya ternyata nggak cukup juga, akomodasi nggak cukup untuk konsumsi juga masih sulit," tegasnya.

Katanya, semua ada hitungannya, apalagi ini baru pertama kali. Sehingga akhirnya diputuskan yang diundang hanya 1.300 orang saja.

"Akhirnya dari 4.000 dipotong jadi 2.000. 2.000 pun masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300 tamu yang akan diundang ke istana negara untuk mengikuti HUT Kemerdekaan yang ke-79," kata dia.

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan instalasi pedestrian dengan latar belakang Istana Negara dan Istana Garuda di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (9/8/2024). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Ditanyakan Undangan

Jokowi pun mengakui antusiasme warga untuk ikut upacara di IKN sangat tinggi. Tiap bertemu orang, siapa pun itu, pasti menanyakan soal undangan.

"Jadi memang, saya tidak tahu magnet Ibu Kota Nusantara ini begitu sangat besarnya. Sehingga setiap saya ketemu dengan siapa pun, 'Pak, saya minta undangannya, dong, Pak'. 'Undangan apa?'. 'Upacara HUT kemerdekaan yang ke-79 di Nusantara'," kata Jokowi.

"Ketemu lagi, itu lagi, ketemu lagi, itu lagi yang diminta," imbuhnya.

Padahal, lanjut Jokowi, urusan undangan sudah diatur oleh Kementerian Sekretariat Negara. Kemensetneglah yang memastikan apakah jumlah undangan sudah sesuai dengan akomodasi yang akan disiapkan pemerintah mulai dari hotel hingga transportasi.

"Semuanya dihitung. Jangan sampai ada yang tertinggal kalkulasinya sehingga nanti menyebabkan keriuhan di lapangan. Untungnya kita punya Pak Mensesneg yang hitungannya itu kalkulatornya itu double sehingga mestinya kalkulasinya benar," ujar dia.