Hanya Gubsu Edy yang Dipanggi Jokowi ke Istana Ratas soal Agraria, Kenapa?

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Foto: kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Foto: kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ke Istana Negara. Edy diajak rapat terbatas (ratas) mengenai persoalan agraria di wilayahnya.

Pemanggilan ini menimbulkan tanda tanya, mengapa hanya Edy Rahmayadi seorang yang diajak ratas?

Usai rapat, mantan Pangkostrad ini membenarkan, kalau hanya ia sendiri, kepala daerah yang mengikuti ratas.

“Mungkin bertahap (kepala daerah yang lain dipanggil) ya, karena saat ini hanya Sumatera Utara, ya saya gubernurnya,”ujar Edy kepada wartawan, Senin (11/7).

Edy menjelaskan saat rapat dia diminta hadir untuk menjabarkan berbagai konflik sengketa tanah di wilayahnya. Kata dia persoalan itu kini menjadi urgent.

“Memang konflik lahan yang terbesar di Indonesia ini, di Sumatera Utara,” kata Edy.

Mantan Pangkostrad ini menegaskan persoalan ini sudah terjadi 30 hingga 40 tahun lalu. Biasanya persoalan ini, terkait kepemilikan sertifikat tanah.

“Yang saya katakan perlu ada kepastian kalau itu milik rakyat, rakyat harus pasti memegang sertifikat, sehingga dia bisa berbuat kehidupan untuk anak dan cucunya,”kata Edy

Persoalan lainnya, kata Edy misalnya ada kelompok masyarakat yang menduduki lahan kosong milik pemerintah. Karena sudah lama ditempatinya, maka dia mengeklaim miliknya atau meminta ganti rugi apabila ingin digusur.

“Ada tanah nganggur tanah kosong, milik orang, milik perusahaan, milik PTPN. Dia nganggur dan kondisi yang kita (lihat) kemarin ekonominya terganggu, ya rakyat masuk di situ bercocok tanam segala macam ini akhirnya mejadi persoalan yang harus, diuruskan,”tandas Edy

Namun Edy tidak merinci ada berapa kepala keluarga yang hingga kini, terlibat konflik perebutan lahan.

“Nggak terhitung, banyak. Saya nggak bisa menguraikan teknisnya, karena itu hanya ada di kabupaten,”katanya.

Sementara itu terkait adanya mafia tanah yang terlibat konflik lahan, Edy irit bicara. Dia menyerahkan dugaan itu, ke pihak kepolisian.

“Mafianya biar nanti ditemukan oleh pihak berwajib,”ujar Edy