Hardiknas 2025, Puan Singgung Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T

Ketua Umum DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato saat rapat paripurna yang ke-9 masa persidangan pertama 2024-2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Foto: YouTube/ TV Parlemen

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ketimpangan infrastruktur pendidikan yang masih terjadi di pelosok negeri saat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jumat (2/5).

"Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar perayaan simbolik. Ini adalah momentum refleksi dan sekaligus pengingat bahwa pendidikan adalah janji konstitusi yang harus diwujudkan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok negeri,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5).

"Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai," lanjutnya.

Siswa kelas 1 mengikuti kegiatan belajar mengajar di luar ruangan SD Negeri Pasirtenjo 4, Pandeglang, Banten, Selasa (4/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Puan juga menyoroti keberadaan gedung sekolah yang tidak merata di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar.

Hal ini membuat murid harus menempuh perjalanan jauh dari tempat tinggalnya untuk bersekolah.

"Anak-anak di daerah tertinggal masih harus berjalan kaki berjam-jam untuk bersekolah. Ini menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka dalam pendidikan," tuturnya.

Ketimpangan ini juga dirasakan oleh para pengajar dan tenaga pendidikan lainnya. Sebagai garda terdepan pendidikan di daerah terpencil, kesejahteraan mereka justru memprihatinkan.

“Hingga saat ini, masih banyak guru dan elemen tenaga pendidik lain yang mengabdi dengan penuh dedikasi, namun tidak kunjung mendapatkan kejelasan status, upah layak, maupun jaminan kesejahteraan,” kata Ketua DPP PDIP itu.

"Pemerintah harus memastikan bahwa penghormatan terhadap guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui rekrutmen yang adil, pengangkatan yang transparan, gaji yang manusiawi, serta jaminan sosial yang pasti," pungkasnya.