Harga Birokrasi Makin Mahal, PDIP Dukung Pembentukan Densus Tipikor

Ilustrasi polisi (Foto: Aprilandika Hendra/kumparan)

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno berpendapat salah satu penyebab kasus korupsi di Indonesia tak kunjung berkurang adalah tingginya besaran biaya birokrasi atau high cost birocracy di bidang pembangunan.

"Kalau korupsi udah jadi counter seperti sekarang, persoalan terbesar bangsa ini dalam pembangunan adalah birokrasi yang berbiaya tinggi. Mengapa tinggi? Dengan idiom-idiom kalau bisa lambat kenapa dipercepat, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah," ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10)

Hendrawan menyebut birokrasi bak tempat berburu rezeki, mengakibatkan munculnya praktik ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy) yakni praktik ekonomi ilegal untuk mempercepat tekanan inflasi, dan berpotensi memunculkan praktik korupsi.

Maka dari itu menurut Hendrawan, perlu ada lembaga pemberantasan korupsi lagi selain KPK untuk mencegah dan memberantasnya, yaitu Densus Tipikor.

"Ini semua berburu rezeki. Mesin birokrasi yang pelumasnya upeti dan berburu rejeki yang membuat high cost economy dan itu sumbernya korupsi. Sebabnya semua organ antikorupsi harus dihidupkan. Kami di fraksi menilai perlu," papar Hendrawan.

Meski demikian, Hendrawan tetap memaklumi sikap pemerintah pusat yang masih mengkaji lebih lanjut dan menunda pembentukan Densus Tipikor.

"Kami memahami pandangan yang seperti dikatakan Pak (Wapres) Jusuf Kalla, bahwa pengawasan ini kan sudah banyak. Keputusan bijak dan tantangan bagi Polri dan Jaksa agar kerja sama lebih solid dan sinergitas dengan KPK," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Presiden Joko Widodo meminta langsung pembentukan Densus Tipikor ditunda, sebab masih mengkajinya lebih lanjut.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian Jokowi dalam pembentukan densus tersebut, kata Tito, antara lain pola rekrutmen personel Densus Tipikor, penataan SOP, serta tata cara kerja internal dan eksternal Polri.