Haris Azhar Tanggapi Penangkapan Direktur Lokataru: Praktik Pengkambinghitaman
·waktu baca 2 menit
PerbesarDirektur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Polisi menyebut, Delpedro ditangkap dan dijadikan tersangka atas dugaan menghasut untuk melakukan aksi anarkistis yang melibatkan pelajar atau anak di bawah umur.
Menanggapi hal tersebut, pendiri Lokataru Haris Azhar menyatakan bahwa langkah polisi ini berlebihan. Sebab, apa yang diunggah Lokataru di social media tidak berkaitan dengan penghasutan sehingga menyebabkan para pelajar terhasut dan ikut dalam demo yang berujung ricuh.
"Itu ekspresi, nggak ada yang bentuknya hasutan, nggak ada. Dan itu dia tidak terkoneksi dengan ...saya pikir di mana koneksinya postingan itu dengan ribuan postingan lain, dengan anak-anak di bawah umur?" kata Haris.
Justru, Lokataru memberi bantuan pendampingan pada anak-anak yang tertangkap saat aksi demo itu.
"Justru Lokataru ini bantuin anak-anak di bawah umur ketika ditangkap, kok fakta itu nggak diungkap? Ya kan? Teman-teman ini kan justru bantuin anak-anak di bawah umur ketika mereka ditangkap," kata Haris.
Haris setuju jika mereka yang bertindak anarkistis harus ditangkap dan diungkap segala perilakunya. Tapi, tidak dengan Lokataru dan aktivitasnya.
"Tapi kok nyasarnya ke teman-teman yang kerja-kerja campaign dan advokasi? Jadi saya pikir ini praktik pengkambinghitaman aja," kata Haris yang juga praktisi hukum ini.
Delpedro ditangkap polisi pada Senin (31/8) malam. Polda Metro Jaya menjeratnya dengan Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 45 a Ayat 3 juncto Pasal 28 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan atau Pasal 76 h juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Adapun Lokataru didirikan pada Mei 2017 oleh sejumlah aktivis HAM, dengan Haris Azhar sebagai salah satu tokoh utamanya.
Lokataru adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada riset, advokasi, dan pengembangan kapasitas di isu hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan sipil.