Haris Rusly Moti Sebut Ada 'Kekuatan' Ingin Daur Ulang Kerusuhan di 27 Agustus
PerbesarRencana aksi unjuk rasa pada Kamis, 27 Agustus 2026, yang menyuarakan tuntutan pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor dinilai rawan ditunggangi pihak tertentu. Muncul peringatan adanya manuver "kekuatan senyap" yang berupaya mendaur ulang insiden kerusuhan Agustus 2025 demi menciptakan instabilitas sosial dan mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai substansi tuntutan massa terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebenarnya sejalan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Menurutnya, Presiden Prabowo telah mengambil langkah nyata, mulai dari penindakan tegas kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG), pembenahan tata kelolanya, hingga penyitaan aset oligarki tambang, hutan, dan lahan.
Namun, ia menyoroti pemilihan momentum tanggal 27 Agustus yang dinilai kental nuansa provokasi.
“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial menumpangi gerakan massa. Mereka ingin menciptakan krisis kepercayaan dan delegitimasi terhadap kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo,” ujar Haris dalam keterangannya, Rabu (26/8).
Dugaan Menunggangi Momentum Ojol
Mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran ini menduga ada pihak yang sengaja memanfaatkan momentum satu tahun wafatnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan—yang meninggal saat prahara kerusuhan Agustus 2025 lalu—untuk memicu pembangkangan sosial.
Meski demikian, Haris meyakini komunitas pengemudi ojol tidak akan mudah terprovokasi. Ia menegaskan bahwa aspirasi pengemudi ojol telah didengar dan diakomodasi oleh pemerintah maupun parlemen.
“Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tercatat beberapa kali menerima dan mendengar langsung aspirasi dari delegasi komunitas driver ojol,” imbuh aktivis 98 UGM tersebut.
Waspada Taktik Information Laundering
Selain provokasi di lapangan, Haris mengingatkan publik atas penggunaan taktik information laundering (pencucian informasi) menjelang aksi 27 Agustus. Taktik ini dijalankan dengan mengorkestrasi berita palsu atau disinformasi di media sosial secara masif, lalu disusupkan ke media arus utama (mainstream) agar tampak kredibel.
Menurutnya, pencucian disinformasi tersebut merupakan bagian dari perang psikologis dan kampanye destabilisasi untuk meruntuhkan kepercayaan publik serta pasar terhadap pemerintah.
“Namun kampanye destabilisasi tersebut ibarat pungguk merindukan bulan. Obsesi sejumlah pihak yang memproyeksikan rupiah runtuh hingga Rp 25.000 per dolar AS tidak terbukti, justru rupiah dan IHSG perlahan mengalami penguatan,” paparnya.
Haris menegaskan bahwa kritik dan gerakan sosial masyarakat sejatinya adalah mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik. Namun, ruang demokrasi tersebut tidak semestinya disalahgunakan oleh kelompok kepentingan untuk memicu kekacauan.