Harvard Lawan Tuntutan Trump, Obama Beri Dukungan

Mantan Presiden AS Barack Obama memberi isyarat saat ia berbicara pada hari kedua Konvensi Nasional Partai Demokrat (DNC) di Chicago, Illinois, AS, 20 Agustus 2024. Foto: Alyssa Pointer/Reuters

Mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama mendukung keputusan Universitas Harvard menolak permintaan pemerintahan Trump yang meminta reformasi kepemimpinan universitas, revisi kebijakan penerimaan mahasiswa, hingga penghentian pengakuan terhadap beberapa klub mahasiswa.

Atas penolakan itu, Presiden Donald Trump membekukan lebih dari USD 2,2 miliar (setara Rp 37 triliun dalam bentuk hibah dan USD 60 juta (setara Rp 1 triliun) dalam bentuk kontrak.

Sebagai alumni Universitas Harvard, Obama menyebut langkah yang dilakukan pemerintah Trump itu melanggar hukum dan tidak adil. Ia juga meminta institusi pendidikan lainnya mengikuti langkah Harvard dengan tidak menuruti tuntutan Trump.

Demonstran pro-Palestina melakukan protes di luar Harvard Yard saat upacara wisuda angkatan 2024 Universitas Harvard di Cambridge, Massachusetts (23/5/2024). Foto: Rick Friedman / AFP

"Harvard telah menjadi contoh bagi institusi pendidikan tinggi lainnya – menolak usaha yang tidak sah dan tidak hati-hati untuk membatasi kebebasan akademi, sambil mengambil langkah konkret untuk memastikan semua mahasiswa di Harvard mendapat manfaat dari lingkungan penyelidikan intelektual, perdebatan yang ketat, dan rasa saling menghormati," kata Obama lewat media sosial, dikutip dari BBC, Rabu (16/4).

Universitas Harvard adalah institusi pendidikan tinggi paling bergengsi dan tertua di Amerika Serikat, dikenal secara global karena kualitas akademiknya, jaringan alumninya yang berpengaruh, serta selektivitas penerimaannya yang sangat ketat.

Pendemo di jalanan Houston, Texas, pada Sabtu (6/4) mereka berdemo terkait kebijakan Presiden Donald Trump dan asistennya Elon Musk. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Obama Kini Vokal Kritik Trump

Obama yang lulus dari Sekolah Hukum Harvard pada 1991 sangat jarang mengkritik atau menegur pejabat pemerintah atau kebijakan pemerintah di media sosial sejak meninggalkan Gedung Putih hampir satu dekade lalu.

Postingannya selama pemilihan presiden lalu lebih banyak memuji mantan wakil presiden Kamala Harris dan sejak Hari Pelantikan, dia lebih banyak memposting penghormatan, pesan dan pemikiran pribadi tentang olahraga.

Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih 2025-2029 Donald Trump berbincang dengan Presiden AS ke-44 Barrack Obama saat prosesi pemakaman mantan Presiden AS Jimmy Carter di Gereja National Katedral, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (9/1/2025). Foto: Roberto SCHMIDT/AFP

Obama merupakan salah satu dari segelintir tokoh politik di AS dan pejabat universitas yang sekarang menentang upaya pemerintah Trump untuk membentuk kembali universitas papan atas negara itu melalui tekanan untuk mengubah apa yang mereka ajarkan, siapa yang mereka pekerjakan, dan mengancam memotong dana penelitian.

Harvard University Foto: Commons Wikimedia

Dukungan dari Universitas Elite Lain untuk Harvard

Kampus-kampus elite di AS juga mendukung langkah Harvard.

Ratusan anggota fakultas di Universitas Yale mempublikasikan sebuah surat yang menyuarakan dukungan mereka terhadap keputusan Universitas Harvard menolak tuntutan pemerintahan Trump.

"Kita berdiri bersama di persimpangan jalan. Universitas Amerika menghadapi serangan luar biasa yang mengancam prinsip-prinsip dasar masyarakat demokratis, termasuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan kebebasan akademik. Kami menulis sebagai satu fakultas, mengajak kalian untuk berdiri bersama kami sekarang," isi surat itu.

Banyak universitas AS yang menerima beberapa jenis pendanaan federal yang sebagian besar ditujukan untuk penelitian ilmiah di bidang-bidang seperti pengembangan obat.

Seorang pria bersepeda melewati peta Universitas Stanford. Foto: Getty Images

Sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025, institusi pendidikan elite seperti Universitas Stanford harus membekukan perekrutan dan memangkas anggaran dalam menghadapi menyusutnya dana federal.

Sejumlah pendanaan telah dihentikan sementara untuk menekan universitas agar mengambil langkah yang disebut pemerintahan Trump akan memerangi antisemitisme.

Presiden Stanford Jonathan Levin dan Provost Jenny Martinez pada Selasa (15/4) dalam sebuah pernyataan memuji Harvard.

Aksi demo pro-Palestina di kampus Harvard, Selasa (22/4/2024). Foto: Joseph Prezioso / AFP

"Universitas harus menanggapi kritik yang sah dengan kerendahan hati dan keterbukaan," kata mereka.

"Namun, cara untuk mewujudkan perubahan yang konstruktif bukan dengan menghancurkan kapasitas bangsa dalam penelitian ilmiah atau melalui pemerintah yang mengambil alih institusi swasta," kata mereka lagi.

Para demonstran diarahkan oleh penegak hukum NYPD saat mereka berunjuk rasa dan berinteraksi dengan pengunjuk rasa tandingan di luar gerbang utama Universitas Columbia di New York City, AS, Selasa (4/3/2025). Foto: Caitlin Ochs/REUTERS

Ketika Universitas Columbia mengalah pada beberapa tuntutan Trump awal bulan ini, Harvard menjadi universitas besar AS pertama yang mengambil pendekatan berbeda.

"Tidak ada pemerintah – terlepas siapa yang sedang berkuasa – yang dapat mendikte apa yang universitas swasta boleh ajarkan, siapa yang dapat mereka terima dan rekrut, dan bidang studi apa yang boleh mereka tekuni," kata Presiden Universitas Harvard Alan Garber dalam pernyataan pada Senin (14/4).

Seorang mahasiswa Institut Teknologi Massachusetts, mengerjakan tugas di tenda perkemahan di kampus MIT, di Cambridge, Mass. Foto: AP/Steven Senne

Massachusetts Institute of Technology (MIT) mengikuti jejak Harvard pada Senin dan menolak tuntutan pemerintahan Trump.

Terlepas dari banyaknya kritik, Trump tidak bergeming. Pada Selasa, Trump mengancam Harvard akan mencabut status bebas pajaknya.

Universitas, badan amal, dan kelompok amal dibebaskan dari kewajiban membayar pajak pendapatan federal. Tapi, jika keringanan pajak yang berharga ini dapat dicabut jika kelompok itu terlibat dalam kegiatan politik atau menjauh dari tujuan yang dinyatakan.