Harvey Moeis Akan Kasasi Hukuman 20 Tahun Bui & Uang Pengganti Rp 420 M

Terdakwa kasus dugaan korupsi Harvey Moeis mendengarkan keterangan saksi secara daring saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta terkait kasus dugaan korupsi timah. Hukuman itu lebih berat ketimbang putusan pengadilan tingkat pertama yang hanya memvonis Harvey 6,5 tahun penjara.

Menanggapi hal itu, pengacara Harvey Moeis, Andi Ahmad, menekankan, pasti akan mengajukan upaya hukum kasasi.

"Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan," ujar Andi Ahmad kepada wartawan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/2).

Ia menyebut bahwa pihaknya belum mendapatkan salinan resmi dari putusan Majelis Hakim di pengadilan tingkat banding.

Upaya kasasi itu, lanjut dia, akan ditempuh setelah mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap kliennya.

"Kita masih mengkaji karena kami belum mendapatkan salinan resmi dari putusan, dan setelah nanti diperoleh yang pasti adalah karena kami rasa putusan ini juga jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah diputuskan di awal," ucapnya.

"Dan kami yakin bahwa klien kami sama sekali seharusnya tidak bersalah terhadap dakwaan yang sudah dituntut oleh JPU [jaksa penuntut umum]," jelas dia.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa vonis tersebut juga terus dikomunikasikan ke Harvey Moeis. Termasuk, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta.

"Kami masih berkomunikasi, ya, yang pasti adalah yang kami bicarakan lebih ke terkait dengan pertimbangan kenapa sampai kemudian putusan PT [Pengadilan Tinggi] seperti ini," tutur Andi.

"Yang pasti kami diskusikan [dengan Harvey], karena ya jujur aja kalau saya jawab sekarang secara menyeluruh kami belum melihat lebih jauh pertimbangannya seperti apa," ucapnya.

Sidang vonis banding Harvey Moeis terkait kasus dugaan korupsi timah, di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (13/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Adapun dalam putusannya, Majelis Hakim PT Jakarta menyatakan Harvey telah bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah serta pencucian uang.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Teguh Harianto membacakan amar putusannya, di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (13/2) lalu.

Selain pidana badan, Majelis Hakim PT Jakarta juga menghukum Harvey untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan penjara. Tak hanya itu, ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 420 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lambat dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti sebagaimana dimaksud.

"Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun," tutur Hakim Teguh.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan vonis terhadap Harvey di pengadilan tingkat pertama terlalu ringan dibandingkan dengan nilai korupsi yang dilakukannya. Sehingga, hukuman penjaranya patut diperberat.

Terdakwa kasus dugaan korupsi Harvey Moeis usai menghadiri sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/12/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Dalam kasus tersebut, Harvey Moeis didakwa menerima uang Rp 420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim, sementara Suparta didakwa menerima aliran dana sebesar Rp 4,57 triliun dari kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 300 triliun itu.

Keduanya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari dana yang diterima. TPPU dilakukan Harvey dengan menggunakan sebagian uang biaya pengamanan peralatan processing (pengolahan) penglogaman timah sebesar 500 dolar Amerika Serikat (AS) sampai 750 dolar AS per ton dari empat smelter swasta untuk kepentingan pribadinya.

Keempat smelter dimaksud, yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa.

Biaya pengamanan dari keempat smelter seolah-olah dicatat sebagai biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari masing-masing perusahaan yang dikelola oleh Harvey atas nama PT RBT.

Uang yang sudah diterima oleh Harvey sebagian digunakan untuk operasional perusahaan dan sebagian lainnya digunakan oleh Harvey untuk kepentingan pribadi.

Kepentingan pribadi dimaksud, di antaranya guna membeli tanah, rumah mewah di beberapa lokasi, mobil mewah dengan nama orang lain atau perusahaan orang lain, membayar sewa rumah di Australia, hingga membelikan 88 tas mewah dan 141 perhiasan mewah untuk sang istri.