Harvey Moeis Kasasi, Ini Kata Kejagung

Terdakwa kasus dugaan korupsi Harvey Moeis mendengarkan keterangan saksi secara daring saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons upaya kasasi yang diajukan terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Moeis. Adapun Harvey divonis 6,5 tahun dalam pengadilan tingkat banding.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan upaya kasasi tersebut merupakan hak dari Harvey. Ia pun menghormati langkah itu.

"Saya sudah sampaikan memang itu adalah hak yang bersangkutan karena itu diberikan ruang oleh hukum acara dan kita menghormati itu," ujar Harli kepada wartawan, Selasa (18/2).

Saat ini, Harli melanjutkan, jaksa penuntut umum (JPU) tengah berkoordinasi untuk mengambil sikap terkait kasasi tersebut.

"Saya sekarang sedang koordinasikan bagaimana sikap JPU terhadap itu. Karena langkahnya kan harus ada pemberitahuan dulu putusan banding itu ke JPU maupun ke terdakwa," jelasnya.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Harli Siregar, saat diwawancarai wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Adapun dalam putusannya, Majelis Hakim PT Jakarta menyatakan Harvey telah bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah serta pencucian uang.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Teguh Harianto membacakan amar putusannya, di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (13/2) lalu.

Selain pidana badan, Majelis Hakim PT Jakarta juga menghukum Harvey untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan penjara. Tak hanya itu, ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 420 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lambat dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti sebagaimana dimaksud.

"Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun," tutur Hakim Teguh.

Menanggapi hal itu, pengacara Harvey Moeis, Andi Ahmad, menekankan, pasti akan mengajukan upaya hukum kasasi.

"Upaya hukum kasasi, pasti. Pasti kami akan ajukan," ujar Andi Ahmad.