Hasan Nasbi Pastikan Kantor Komunikasi Presiden Tak Tumpang Tindih dengan KSP

20 Agustus 2024 17:59 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Hasan Nasbi. Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Hasan Nasbi. Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut bahwa tupoksi badan baru yang dibentuk Presiden Jokowi itu tidak akan tumpang tindih dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
ADVERTISEMENT
“Yang beralih fungsi itu hanya Deputi 4 KSP,” kata Hasan di Istana Negara Jakarta, Selasa (20/8).
“Deputi 4 KSP beralih menjadi bagian dari kantor komunikasi Presiden atau PCO (Presidential Communication Office),” sambungnya.
Selain itu, Hasan juga mengatakan dibentuknya badan baru itu adalah bagian dari transisi pemerintahan berikutnya.
Terdapat dua badan baru yang dibentuk Jokowi di akhir masa pemerintahannya, selain Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jokowi juga membentuk Badan Gizi Nasional.
“Jadi kita melihat sekarang Presiden Jokowi mempersiapkan berbagai dukungan dan memfasilitasi pembentukan kantor-kantor dan institusi-institusi yang nanti bisa dipergunakan, bisa digunakan oleh Presiden terpilih,” ujar dia.
“Ketika nanti Presiden terpilih sudah dilantik, kantor ini bisa langsung running. Jadi tidak mulai lagi dari nol,” imbuhnya.
Jubir TKN Prabowo-Gibran Hasan Nasbi tiba di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan
Sebelumnya, pembentukan dan pemilihan pejabat untuk badan baru tersebut pun menuai kritik dari PDIP.
ADVERTISEMENT
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, mengatakan pembentukan Kepala Kantor Komunikasi Presiden berpotensi tumpang tindih dengan KSP.
"Coba sekarang bayangkan. Dibentuk satu badan baru, badan Kantor Komunikasi Presiden. Ditunjuklah kepala badannya. Tapi, juga ada Kantor Staf Kepresidenan, dan ada Deputi yang juga bertugas mengurusi masalah komunikasi presiden," kata Djarot kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
"Ini bagaimana nanti koordinasinya? Siapa yang menjadi juru bicara presiden? Ini juga bisa ada konflik. Kami melihatnya seperti itu," jelas dia.