Hasil Munas Ulama dan Konbes NU: Kekerasan di Kasus Rempang Harus Dihentikan

19 September 2023 15:23 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar sejak Senin (18/9) telah selesai. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah soal konflik agraria di Pulau Rempang, Batam.
ADVERTISEMENT
Dalam konferensi pers yang digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9), Ketua Komisi Rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU, KH. Ulil Abshar Abdalla membacakan hasil rekomendasi tersebut. NU meminta agar pemerintah menghentikan tindak kekerasan terkait isu Rempang.
"Pertama, sikap kita dalam misi Rempang ini penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat harus dihentikan," kata Kiai Ulil.
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU Ulil Abshar Abdallah (Gus Ulil) menjadi salah satu pembicara dalam Forum Religion of Twenty (R20) yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Kamis (3/11/2022). Foto: Dok. LTN PBNU
Kiai Ulil mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tidak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil.
"Pembangunan hanya sarana saja, yang jadi tujuan, manusia itu sendiri. Karena itu kemaslahatan manusia harus jadi pertimbangan pokok," ujarnya.
Lebih jauh, salah satu Ketua PBNU itu mendorong kepada semua pihak terkait dalam kasus di Rempang untuk menurunkan tensi.
ADVERTISEMENT
"Dan pemerintah harus mendengar aspirasi rakyat agar kepentingan investasi tak korbankan rakyat kecil," pungkas dia.

Luhut Tak Ingin Xinyi Group Pergi

Presiden Jokowi saksikan penandatanganan MoU industri kaca dan panel surya di Pulau Rempang antara Xinyi International dan PT Makmur Eka Graha di Shangri-La Hotel, Chengdu, China, pada Jumat, 28 Juli 2023. Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Binsar Pandjaitan, tak ingin perusahaan China, Xinyi Group, yang akan investasi Rp 381 triliun di Pulau Rempang mengalihkan investasinya ke Johor. Investasi tersebut untuk membangun industri kaca dan panel surya untuk PLTS.
“Kita harapkan janganlah (Xinyi ke Malaysia), dulu kan karena kekonyolan kita juga lari ke tempat lain. Jadi kita sendiri harus introspeksi apa yang salah, enggak boleh malu malu,” kata Luhut dalam konferensi pers Marine Spatial Planning and Expo Service 2023 di Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (19/9).
“Kalau kita tidak justifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolah dan sebagainya dan juga uang saja cash, kemudian yang provokator pasti ada. Itu perlu dipisah-pisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah,” ujar Luhut.
ADVERTISEMENT