Hasil Voting ECOSOC: Iran Resmi Dipecat dari Badan Pemberdayaan Perempuan PBB

Seorang demonstran memegang foto Mahsa Amini, yang meninggal dalam tahanan polisi di Iran, di New York City, New York, AS. Foto: Caitlin Ochs/REUTERS

Iran resmi dicabut keanggotaannya dari badan PBB yang mempelopori pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, Komisi Status Perempuan (United Nations Commission on the Status of Women/CSW).

Langkah ini diinisiasikan oleh Amerika Serikat dan dipicu oleh tindakan keras pemerintah Teheran dalam menangani demonstran yang telah melakukan aksi protes besar-besaran atas kematian Mahsa Amini sejak September lalu.

CSW merupakan badan resmi PBB yang beranggotakan 45 orang dan menjalankan tugasnya sebagai komisi fungsional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC).

Keputusan untuk mendepak Iran merupakan hasil dari pemungutan suara terhadap resolusi AS yang digelar pada Rabu (14/12).

Pemungutan suara tersebut dirancang AS lantaran Iran dinilai telah menindas hak asasi manusia atas perlakuan kerasnya terhadap para demonstran serta secara sistematis melanggar hak-hak perempuan.

Melansir dari Al Jazeera, hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan 29:8 — dengan 16 negara memilih untuk abstain.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Hasil itu hanya berlaku pada sisa masa jabatan CSW saat ini, yakni tahun 2022 hingga 2026. Artinya, keanggotaan Iran akan dihapus hanya selama periode ini berlangsung.

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengkonfirmasi pemecatan Iran dari CSW dalam sebuah cuitan di Twitter.

“Para wanita dan aktivis Iran meminta kami untuk melakukan ini — dan hari ini, kami berhasil menyelesaikannya,” sambung dia.

Sebelumnya, Thomas-Greenfield menyebut kehadiran Iran sebagai noda buruk pada kredibilitas CSW dan ia sangat menyambut baik penyelenggaraan pemungutan suara untuk mendepak Iran.

Lebih lanjut, resolusi itu juga menggarisbawahi tindakan keras Iran terhadap para demonstran yang terus-menerus merusak dan semakin menekan hak perempuan serta anak perempuan — termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Respons Iran

Menanggapi keputusan ECOSOC, Iran mengaku kecewa. Negara Islam itu juga sebelumnya telah melayangkan surat peringatan kepada ECOSOC beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada Senin (12/12) pekan ini.

Surat tersebut ditandatangani oleh Iran dan 17 negara lainnya — termasuk Palestina. Namun, dari ke-18 negara yang menandatangani surat itu, hanya terdapat lima di antaranya yang merupakan anggota ECOSOC dan memiliki hak untuk menyampaikan suara di resolusi AS.

Di sisi lain, Utusan Iran di PBB Amir Saeid memandang AS sebagai perundung dan menilai pemecatan negaranya dari CSW adalah ilegal. Rusia yang juga menentang resolusi tersebut mempertanyakan legalitas langkah yang diinisiasikan AS.

Rusia kemudian menambahkan bahwa pihaknya ingin mendengar pendapat dari para ahli hukum PBB mengenai apakah ECOSOC sebenarnya memiliki wewenang untuk mengeluarkan Iran dari CSW.

Kasus Penindasan Hak Asasi Manusia di Iran

Sejak kematian Mahsa Amini pada September lalu, demonstrasi dalam skala besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah di penjuru Iran. Negara asing pun berbondong-bondong menyuarakan solidaritasnya dan melakukan aksi protes yang sama.

Mahsa Amini ditangkap oleh polisi moral Iran pada 13 September lantaran diduga tidak mengenakan hijab sesuai aturan yang berlaku. Ia meninggal dunia dalam tahanan tiga hari kemudian, diduga akibat mengalami penyiksaan dari pihak berwenang.

Dalam menyikapi gelombang amarah besar-besaran itu, pemerintah di Teheran bersikap keras.

Para demonstran Iran turun ke jalan-jalan di ibukota Teheran selama protes untuk Mahsa Amini, beberapa hari setelah dia meninggal dalam tahanan polisi. Foto: AFP

Mereka berulang kali menepis segala tuduhan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian — melempar pertanggungjawaban kepada intervensi Barat dalam konflik itu dan menangkap massa anti-pemerintah yang dinilai telah mengganggu ketertiban.

Beberapa di antara tahanan itu bahkan harus menghadapi hukuman mati. Pada Senin pekan ini misalnya, Iran telah menggantung seorang pria di depan umum lantaran diketahui membunuh dua anggota pasukan keamanan pemerintah.

Angka ini sangat kontras dari laporan yang diberikan pemerintah Teheran — yang mana melaporkan jumlah korban jiwa dua kali lipat lebih sedikit dari angka tersebut.

Sejumlah demonstran bergabung dalam aksi protes terkait kematian Mahsa Amini di depan markas besar PBB di Erbil, Irak, Sabtu (24/9/2022). Foto: Azad Lashkari/REUTERS

Sehubungan dengan tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap perempuan itulah, AS menjadi salah satu negara yang mengecam Iran — hingga akhirnya mendesak PBB untuk memberikan sanksi internasional kepada Republik Islam tersebut.

Hal ini juga disusul oleh Dewan HAM PBB yang pada akhir November lalu memilih untuk menyelidiki potensi pelanggaran hak asasi manusia di Iran secara independen.