Hasto: Ada Kader PDIP Ditekan Pindah ke Parpol Lain karena Punya Masalah Hukum

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PDIP Sumatera Utara (Sumut). Foto: PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap PDIP belum tergoda bermanuver di tingkat elite jelang Pemilu 2024. Menurut dia, apabila hanya mementingkan manuver elite, maka PDIP berpotensi terbawa arus politik liberal yang berbahaya.

"Kita menarik politik yang turun ke bawah, mengakar, berprestasi. Politik dalam watak liberal bahaya, yang dikedepankan elektoral sehingga di masa lalu hukum jadi alat," kata Hasto dalam acara Kaderisasi Perempuan Nasional PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jumat (10/6).

Selain itu, Hasto menyinggung soal adanya kader PDIP yang ditekan karena punya masalah hukum. Setelah pindah, masalah hukumnya hilang.

"Ada beberapa kader PDIP karena punya persoalan hukum ditekan agar pindah partai tertentu. Setelah pindah, tiba-tiba masalah hukumnya selesai. Itu [yang terjadi] kalau pentingkan elektoral," lanjut Hasto.

Hasto menambahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun telah mengimbau agar kader fokus menyelesaikan dampak pandemi COVID-19 dengan membantu program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sehingga PDIP tak akan tergoda untuk bermanuver buru-buru jelang Pilpres 2024.

"Arahan Ibu Ketum adalah melakukan konsolidasi dalam kehidupan partai, bergerak ke bawah membantu rakyat agar dampak berbagai akibat pandemi oleh campur tangan PDIP dan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dapat terselesaikan. Ini prioritas utama," ujarnya.

"Kita lebih memilih menangis dan tertawa bersama rakyat. Itu ideologi PDIP sehingga dalam kaderisasi ini kita kuatkan dalam arahan Bu Ketum agar partai ini bergerak disiplin. Dan karena pemilu butuh energi panjang kita harus gembleng jiwa raga," tandas dia.