Hasto Bilang Jokowi Mau Pakai Penegak Hukum untuk Intimidasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri upacara HUT 79 RI di kawasan Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung video Presiden Joko Widodo yang disebutkan akan menggunakan perangkat penegak hukum untuk melakukan intimidasi. Hal ini disampaikan Hasto usai upacara HUT ke-79 RI di kawasan Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Sabtu (17/8).

"Tadi kan beredar video kan bagaimana Pak Jokowi mengatakan akan menggunakan hukum dan melakukan pembisikan kepada Ketua KPK kepada Jaksa Agung, Kapolri, itu tadi video yang saya terima," sebut Hasto kepada wartawan di lokasi.

Petinggi PDIP itu kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar video yang diterimanya itu. Dia tak menunjukkan video yang diputar itu, tapi mengarahkan suara video itu ke arah mikrofon hingga perekam suara dari handphone wartawan.

"Jangan main-main, yang bikin saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin," suara seperti Jokowi yang diperdengarkan Hasto kepada wartawan.

Foto multiple eksposure Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Selanjutnya Hasto menilai kalimat Jokowi itu sebagai sesuatu yang tidak bijak untuk diucapkan oleh seorang kepala negara. Dia menilai rekaman itu sebagai ancaman bagi demokrasi dan Jokowi diminta untuk klarifikasi atas hal itu.

"Itu harus diklarifikasi oleh bapak presiden karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar," ujar Hasto.

"Saudara-saudara sekalian mengapa ini saya sampaikan karena ini hari kemerdekaan kita, yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional, tidak boleh seseorang melakukan intimidasi," sambungnya.