Hasto: Implementasi Food Estate Tak Bagus, Ada Parpol Ikut Campur Pakai APBN

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Dok. Istimewa

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belakangan disorot karena mengkritik keras kebijakan food estate bentukan Presiden Jokowi. Ia menyebut proyek tersebut sebagai 'kejahatan lingkungan'.

Hasto menyinggung PT Agro Industri Nasional atau Agrinas yang ditunjuk sebagai mitra investasi food estate singkong. Penunjukan Agrinas ini diduga ada campur tangan dari parpol.

"Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested of interest (pembagian jatah) sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Kamis (17/8).

"Dan juga partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara," imbuh dia.

Presiden Joko Widodo meninjau ladang jagung di Food Estate, Keerom, Papua, Kamis (6/7/2023). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Hasto menekankan, secara konsep, food estate adalah kebijakan yang baik dan perlu disukseskan. Namun ia memandang implementasi food estate buruk.

"Platform PDIL mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan itu senafas. Jadi kebijakan Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik karena ada vested of interest," ujar dia.

Hasto mengungkap PDIP akan menyelidiki lebih dalam terkait keterlibatan parpol dengan food estate.

"Kami sedang melakukan kajian lebih lanjut. Kemarin ada beberapa NGO yang juga menghubungi kami dan akan menyiapkan ya berbagai data-data ya terkait dengan implementasi yang tidak baik, bagi kebijakan yang sebenarnya bagus," ujar dia.

Presiden Joko Widodo meninjau ladang jagung di Food Estate, Keerom, Papua, Kamis (6/7/2023). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Sekilas soal Food Estate

Pengembangan food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di masa pandemi COVID-19 dan di tengah terjadinya perubahan iklim.

Implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020, dan direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.

Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata, mendesak program food estate melalui singkong disudahi karena terlalu besar dampak lingkungan yang harus ditanggung.

Food estate singkong juga diduganya hanya kedok untuk "bagi-bagi kue" atau proyek ke sejumlah pihak.

Penelusuran Walhi, PT Agro Industri Nasional atau Agrinas ditunjuk sebagai mitra Kementerian Pertahanan untuk menawarkan proposal investasi food estate singkong. Sementara Agrinas disebut binaan Kementerian Pertahanan.