Hasto: Jangan-jangan Pergantian Firli Penggunaan Instrumen Hukum bagi Kekuasaan

Firli Bahuri saat memimpin konpers penahanan OTT Pj Bupati Sorong, Selasa (14/11/2023). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan kotak pandora dalam kecurangan Pilpres 2024. Salah satunya soal penggunaan sumber daya negara oleh kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam diskusi yang bertajuk "Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" di Kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4).

"Jadi, ketika sumber daya negara dikerahkan, maka hasilnya ya seperti korupsi pertambangan. Itu kan sudah dipraktikkan sebelumnya, kasus Sambo misalnya itu kan juga tidak terlepas dari judi online, dari dugaan ya berbagai tugas-tugas aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi hukum, tetapi hukum dijadikan alat untuk memobilisasi kapital dan itulah yang kemarin dipakai, sumber daya negara," kata Hasto.

Hasto mengatakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan jelang Pemilu banyak yang mendadak disetujui pemerintah. Kejadian itu katanya rata-rata di daerah Kalimantan.

"Ini menjadi mobilisasi sumber daya negara. Maka kita juga bisa melihat, ada sumber daya negara by intimidasi, ada sumber negara yang digunakan sebagai suatu desain kecurangan," ucapnya.

Lantas, Hasto menuturkan soal pergantian eks Dirut Bulog, Budi Waseso (Buwas) yang dicopot karena adanya kepentingan tertentu. Termasuk pencopotan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

"Jangan-jangan penggantian Pak Firli itu juga dalam rangka menggunakan suatu instrumen hukum bagi kekuasaan itu. Sehingga perpaduan kotak Pandora yang ketiga dan keempat tadi itu sangat berbahaya, yaitu mobilisasi aparatur negara dan sumber daya negara menjadi tidak terbatas. Ini yang menimbulkan berbagai persoalan-persoalan tadi," tandas dia.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, saat ditemui wartawan di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Presiden Jokowi telah menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK menggantikan Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus pemerasan. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Jokowi Jumat (24/11/2023).

Pergantian ini imbas dari Firli Bahuri yang dijerat sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya (PMJ)